Wali Kota Banjarbaru Dorong Akses Pembiayaan UMKM Makin Terbuka
Banua Tv,Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru mendorong perluasan akses pembiayaan dan peningkatan literasi keuangan untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Upaya tersebut menjadi salah satu perhatian Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Rakornas yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama unsur pemerintah terkait itu dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, jajaran kementerian dan lembaga, pimpinan OJK, kepala daerah, serta perwakilan industri jasa keuangan dari berbagai wilayah Indonesia.
Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dengan lembaga jasa keuangan dalam memperluas akses layanan keuangan formal, meningkatkan literasi keuangan, serta membuka peluang pembiayaan produktif bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Wali Kota Lisa menilai, akses keuangan perlu diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui pembukaan peluang usaha, penguatan UMKM, dan peningkatan kemandirian ekonomi keluarga.
“Keikutsertaan kami dalam Rakornas ini menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi dan mempelajari berbagai kebijakan serta program perluasan akses keuangan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat Banjarbaru. Harapannya, akses pembiayaan semakin terbuka, literasi keuangan meningkat, dan semakin banyak pelaku UMKM yang mampu mengembangkan usahanya,” ujarnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Pembentukan lembaga ini menandai penguatan arah kebijakan keuangan, tidak hanya pada perluasan akses layanan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.
Presiden juga menyerahkan secara simbolis kredit atau pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur selama periode Agustus–Oktober 2026. Pembiayaan tersebut menyasar berbagai kelompok usaha produktif, termasuk pelaku UMKM, petani, nelayan, dan wirausaha lainnya.
Rakornas turut membahas perkembangan pembentukan 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah mencakup seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Keberadaan tim tersebut diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor agar layanan keuangan dan pembiayaan semakin mudah dijangkau masyarakat.
Bagi Pemko Banjarbaru, hasil Rakornas menjadi referensi untuk memperkuat koordinasi TPAKD bersama OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan, dan perangkat daerah terkait. Sejumlah fokus yang didorong meliputi perluasan akses pembiayaan UMKM, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui koordinasi tersebut, akses keuangan diharapkan tidak hanya menjadi layanan formal, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kondisi ekonomi keluarga.
Upaya ini sejalan dengan visi Banjarbaru EMAS, yakni Elok, Maju, Adil, Sejahtera. Pemerintah Kota Banjarbaru berharap perluasan akses keuangan dapat membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat hingga tingkat keluarga.
