Wabup Banjar Minta SKPD Percepat Pelaksanaan Program Pembangunan 2026
Banua Tv,Banjar – Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, meminta seluruh perangkat daerah segera mengidentifikasi berbagai kendala dan mempercepat pelaksanaan program agar target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai secara efektif dan tepat waktu.
Arahan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Triwulan II Tahun Anggaran 2026 di Aula Baiman Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Martapura, Kamis (23/7/2026).
Menurut Habib Idrus, rapat koordinasi tidak hanya menjadi forum untuk mengevaluasi capaian pembangunan, tetapi juga sebagai sarana mengidentifikasi berbagai kendala serta merumuskan langkah percepatan pelaksanaan program pada semester II tahun 2026.
“Melalui forum ini, kita tidak hanya melihat sejauh mana target telah dicapai, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta merumuskan langkah-langkah percepatan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif pada semester berikutnya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring hingga semester I tahun 2026, realisasi pembangunan Kabupaten Banjar menunjukkan tren positif. Realisasi keuangan telah mencapai Rp1,2 triliun atau 43,68 persen, sedangkan realisasi fisik mencapai 54,47 persen. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika realisasi keuangan berada di angka 38,04 persen dan realisasi fisik 48,36 persen.
Selain mendorong percepatan pelaksanaan program, Habib Idrus juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelaporan melalui aplikasi Sistem Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi (SIMONDALEV). Menurutnya, aplikasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan secara berkelanjutan.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah memastikan setiap data yang diinput ke SIMONDALEV telah melalui proses validasi secara berjenjang, mulai dari pelaksana kegiatan hingga pimpinan perangkat daerah.
“Data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu merupakan fondasi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas,” tegasnya.
Habib Idrus berharap SIMONDALEV dimanfaatkan sebagai alat evaluasi internal di setiap perangkat daerah sekaligus mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Data yang tersedia diharapkan menjadi dasar untuk mengidentifikasi deviasi capaian, mengevaluasi pelaksanaan program, serta menyusun langkah perbaikan secara cepat.
Ia juga mengingatkan masih adanya sejumlah faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, seperti proses pengadaan barang dan jasa, kesiapan dokumen teknis, koordinasi lintas perangkat daerah, perizinan, hingga kendala administratif lainnya.
Karena itu, setiap perangkat daerah diminta segera mengidentifikasi akar permasalahan serta mengambil langkah nyata untuk menyelesaikannya.
“Setiap perangkat daerah harus segera melakukan identifikasi terhadap akar permasalahan yang dihadapi. Saya minta langkah-langkah nyata dan terukur untuk mengatasi hambatan tersebut. Jika ada kendala yang membutuhkan koordinasi lintas sektor atau dukungan kebijakan, segera komunikasikan agar bisa diselesaikan bersama, jangan menunggu akhir tahun anggaran,” pintanya.
Menutup arahannya, Habib Idrus berharap seluruh program prioritas, kegiatan strategis, dan indikator pembangunan pada semester II tahun 2026 dapat terlaksana sesuai target serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari tingginya realisasi anggaran, tetapi juga dari kualitas hasil pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Banjar.
