Verifikasi Pergeseran APBD Balangan Kini 2,5 Hari, SIMPA Pangkas Waktu hingga 64 Persen
Banua Tv,Balangan – Proses verifikasi usulan pergeseran anggaran di Kabupaten Balangan kini diklaim jauh lebih cepat setelah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pergeseran Anggaran (SIMPA). Melalui inovasi digital ini, waktu verifikasi yang sebelumnya rata-rata tujuh hari kerja dipangkas menjadi 2,5 hari kerja.
Percepatan tersebut setara dengan pengurangan waktu sekitar 64 persen. SIMPA dikembangkan untuk menata proses pengusulan, verifikasi, persetujuan, hingga pemantauan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam satu sistem digital terintegrasi.
Inovasi yang digagas Kepala Bidang Anggaran BPKPAD Kabupaten Balangan, Rizani Rahman, ini menjawab kendala proses administrasi sebelumnya yang masih mengandalkan dokumen fisik dan verifikasi manual sehingga membutuhkan waktu relatif panjang.
Melalui SIMPA, perangkat daerah dapat memantau perkembangan usulan secara langsung. Sistem ini juga dilengkapi dasbor pemantauan waktu nyata (real-time), penyaringan usulan berdasarkan ketentuan regulasi, rekam jejak audit digital (audit trail), serta pengaturan periode pengajuan (window period).
Rizani Rahman mengatakan, aplikasi tersebut dirancang bukan sekadar mengganti proses manual menjadi digital, melainkan juga memperkuat pengendalian agar setiap usulan pergeseran anggaran diproses secara tertib.
“SIMPA kami kembangkan bukan sekadar untuk mengubah proses administrasi manual menjadi digital, tetapi sebagai instrumen pengendalian agar setiap usulan pergeseran anggaran dapat diproses secara lebih cepat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Rizani, Kamis (5/11/2026).
Ia menjelaskan, pemanfaatan aplikasi memungkinkan perangkat daerah mengetahui perkembangan usulan, sementara BPKPAD dapat melakukan verifikasi dan pengendalian anggaran dengan lebih efektif.
Rizani juga berharap kemudahan proses administrasi diikuti peningkatan ketelitian perangkat daerah dalam menyusun perencanaan anggaran.
“Harapan kami, SIMPA tidak hanya mempercepat pelayanan administrasi, tetapi juga mendorong perangkat daerah agar semakin cermat menyusun perencanaan anggaran. Ke depannya, diharapkan dapat mengubah paradigma dan budaya kerja dalam pelaksanaan APBD, sehingga konsistensi dari perencanaan sampai pelaksanaan anggaran selalu terjaga,” ujarnya.
SIMPA mulai diterapkan pada Juli 2026 setelah melalui tahapan pengembangan aplikasi, uji coba, penyusunan pedoman teknis, dan sosialisasi kepada perangkat daerah.
Dalam evaluasi awal, penerapan sistem ini juga dilaporkan mampu mengurangi beban administratif petugas verifikator hingga 40 persen. Tingkat kepuasan pengguna tercatat sebesar 87 persen dengan kategori sangat baik, sedangkan ketersediaan sistem selama periode implementasi mencapai 99,5 persen.
Pada tahap awal, tujuh perangkat daerah telah menggunakan SIMPA. Jumlah tersebut melampaui target uji coba yang ditetapkan sebanyak lima perangkat daerah.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKPAD Kabupaten Balangan, Kamrani, menyatakan dukungan terhadap pengembangan SIMPA sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola keuangan daerah.
“Kami sangat mendukung hadirnya SIMPA sebagai bentuk komitmen BPKPAD dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola keuangan daerah. Inovasi ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan proses penganggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Kamrani.
Ia menegaskan, keberhasilan inovasi digital perlu dilihat dari manfaat yang benar-benar dirasakan organisasi dan penggunanya, bukan hanya dari keberadaan aplikasi.
“Kami berharap SIMPA dapat terus disempurnakan dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah. Keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya diukur dari tersedianya aplikasi, tetapi juga dari manfaat nyata, peningkatan kinerja aparatur, serta kontribusinya terhadap pengelolaan APBD yang semakin berkualitas dan bertanggung jawab,” katanya.
Ke depan, BPKPAD berencana menyempurnakan fitur, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperluas cakupan pengguna, serta memperkuat integrasi SIMPA dengan sistem pengelolaan keuangan daerah lainnya.
Pengembangan tersebut diharapkan memperkuat pengendalian anggaran dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya mempercepat administrasi, tetapi juga membantu menjaga ketertiban dan akuntabilitas pengelolaan APBD Kabupaten Balangan.
