Tiga Fondasi Jadi Fokus Diskominfo Kalsel Dorong Pemerintahan Digital 2027
Banua Tv,Banjarmasin – Transformasi pemerintahan digital di Kalimantan Selatan tidak hanya bergantung pada pembangunan teknologi. Pemerintah daerah juga perlu memastikan komunikasi publik berjalan baik, sistem informasi terlindungi, dan data dikelola secara terpadu.
Hal tersebut menjadi fokus Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 bersama Komisi I DPRD Provinsi Kalsel di Ruang Komisi I Lantai IV DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin, Selasa (6/10/2026).
Kepala Diskominfo Kalsel Muhamad Muslim hadir bersama pejabat Eselon III dan Kasubbag Renpor Diskominfo Kalsel. Dalam pembahasan tersebut, Diskominfo memaparkan sejumlah program strategis yang diarahkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital.
Muhamad Muslim mengatakan, ada tiga urusan strategis yang menjadi perhatian utama Diskominfo Kalsel dalam pembahasan bersama Komisi I DPRD Kalsel.
“Tiga hal yang kita diskusikan, yaitu komunikasi dan informasi, sistem keamanan informasi, serta satu data statistik,” ujar Muhamad Muslim.
Ketiga sektor tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pelaksanaan pemerintahan berbasis digital.
Menurut Muhamad Muslim, digitalisasi pemerintahan pada akhirnya harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat, terutama melalui pelayanan yang lebih cepat, mudah dan efektif.
“Muara dari program-program ini adalah bagaimana pelayanan publik bisa lebih cepat, lebih mudah, dan lebih baik, serta bagaimana misi pemerintah daerah dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Namun, transformasi digital juga membutuhkan fondasi infrastruktur yang memadai. Karena itu, Diskominfo Kalsel turut menempatkan penguatan infrastruktur jaringan sebagai bagian penting dari rencana pengembangan pemerintahan digital.
Infrastruktur tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan program komunikasi, keamanan informasi dan tata kelola data sehingga penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel semakin optimal.
“Begitu juga berkaitan dengan infrastruktur jaringan, ditambah dengan berbagai kegiatan lainnya sehingga sistem pemerintahan digital kita ini bisa berjalan lebih baik,” katanya.
Di tengah upaya memperkuat ekosistem digital, Diskominfo Kalsel juga menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut mendorong perangkat daerah untuk lebih selektif dalam menentukan program sekaligus mencari pendekatan baru agar agenda prioritas tetap dapat berjalan.
“Dengan keterbatasan efisiensi anggaran, tentu kita harus mencari strategi-strategi dan terobosan lain supaya apa yang menjadi prioritas dapat terlaksana,” tambahnya.
Pembahasan bersama Komisi I DPRD Kalsel diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap agenda prioritas Diskominfo pada 2027. Fokusnya mencakup penguatan komunikasi publik, keamanan informasi, infrastruktur jaringan, serta penyelenggaraan satu data.
Dengan tiga urusan strategis tersebut, Diskominfo Kalsel berupaya membangun pemerintahan digital yang tidak hanya mengandalkan sistem dan infrastruktur, tetapi juga memiliki tata kelola informasi dan data yang lebih kuat.
Pada akhirnya, penguatan ekosistem tersebut diarahkan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, efektif dan efisien bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
