Target Sepekan, Pemerintah Kerahkan Puluhan Mobil Tangki dan Alat Pembalik Tanah untuk Karhutla Kalsel
Banua Tv,Banjar – Pemerintah menargetkan penanganan terpadu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan berjalan dalam waktu satu minggu, dengan sasaran sekitar 10.000 hektare lahan rawan kebakaran. Upaya ini diperkuat melalui pengerahan alat pembalik tanah, puluhan mobil tangki air, serta personel dari TNI, Polri, dan sektor usaha.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan target tersebut setelah memimpin Apel Penanganan Karhutla di Pos Lapangan Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Minggu (11/10/2026).
Hanif menjelaskan, penanganan dibagi berdasarkan karakteristik lahan. Pada persawahan bekas panen maupun gagal panen, perhatian diarahkan pada sisa tanaman yang berpotensi menjadi bahan bakar kebakaran. Sementara itu, kawasan gambut memerlukan penanganan melalui pembasahan.
Untuk lahan persawahan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan bersama jajaran kabupaten/kota diminta menggerakkan peralatan pembalik tanah. Langkah ini ditujukan untuk mengolah sisa panen agar tidak menjadi material yang mudah terbakar.
“Kita hanya memberikan waktu satu minggu, semua sisa panen itu harus dibalik tanahnya sehingga tidak ada potensi untuk terbakar,” tegas Hanif.
Sementara itu, kawasan gambut yang menjadi sasaran penanganan mencapai sekitar 1.650 hektare. Pemerintah menyiapkan pengerahan personel TNI, Polri, dan unsur dunia usaha untuk mendukung penanganan secara bersama-sama.
Salah satu langkah yang direncanakan adalah membasahi kembali kawasan gambut melalui peningkatan muka air Sungai Martapura. Upaya tersebut akan dilakukan dengan dukungan Balai Wilayah Sungai (BWS) agar ketersediaan air dapat dimanfaatkan untuk menjaga kelembapan lahan.
Dukungan peralatan turut disiapkan untuk menunjang operasi. Korem 101/Antasari menyediakan 15 unit mobil tangki air, sedangkan pihak swasta menambah sekitar 30 unit. Selain itu, hampir 50 unit peralatan pembalik tanah akan dikerahkan untuk pengolahan lahan pertanian.
Hanif menegaskan, pengerahan sumber daya akan diarahkan ke lokasi prioritas agar penanganan lebih terfokus. Evaluasi akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan.
Menurutnya, percepatan penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan perusahaan dan masyarakat juga diperlukan untuk memperkuat dukungan operasional. Karena itu, sekitar 350 dunia usaha di Kalimantan Selatan diajak berkontribusi melalui penyediaan personel dan peralatan.
Melalui pembagian tugas berdasarkan karakteristik lahan dan koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap penanganan kawasan prioritas dapat berjalan sesuai target. Upaya tersebut juga diharapkan mengurangi potensi kebakaran berulang serta mendukung perlindungan lingkungan dan lahan pertanian di Kalimantan Selatan.
