Status Siaga Karhutla Balangan Diperpanjang hingga Akhir 2026, Anggaran Rp10 Miliar Disiapkan
Banua Tv,Balangan – Pemerintah Kabupaten Balangan memperpanjang status siaga kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut diambil karena titik panas atau hotspot masih terpantau di lapangan serta mempertimbangkan prediksi peralihan musim dari kemarau ke hujan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan, Rahmi, menyampaikan hal tersebut dalam Apel Evaluasi Penanggulangan Karhutla dan Kekeringan 2026 di Posko Induk BPBD Balangan, Selasa (3/11/2026).
Apel terbatas itu diikuti personel Tim Reaksi Cepat (TRC) dari Posko Induk dan kecamatan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi kesiapsiagaan serta penyampaian laporan kepada Bupati, Sekretaris Daerah, dan jajaran pimpinan daerah.
“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Tangguh, Salam Kemanusiaan. Pada pagi hari ini kami melaksanakan apel kesiapsiagaan secara terbatas di Posko Induk dalam rangka evaluasi pelaksanaan Siaga Darurat Karhutla 2026,” ujarnya.
Rahmi menjelaskan, meskipun kondisi cuaca diharapkan segera membaik, BPBD tetap mempertahankan kesiapsiagaan karena ancaman Karhutla belum sepenuhnya berakhir.
Status siaga yang sebelumnya berakhir pada 31 Oktober 2026 diperpanjang hingga penghujung tahun. Keputusan tersebut mempertimbangkan arahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kondisi di sejumlah daerah lain, serta data BMKG yang memprediksi peralihan musim kemarau ke hujan berlangsung pada pertengahan November hingga akhir Desember 2026.
“Ini yang menjadi dasar kita memperpanjang status siaga. Status ini juga kita perlukan untuk pelaksanaan Bantuan Presiden (Banpres),” jelasnya.
Untuk mendukung penanganan Karhutla, Kabupaten Balangan memperoleh alokasi bantuan sebesar Rp10 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga kebutuhan utama, yakni dukungan operasional, logistik, serta penguatan sarana dan prasarana.
Dukungan operasional mencakup pemberian insentif bagi petugas dari unsur relawan, TNI, Polri, Manggala Agni, dan BPBD. Selain itu, anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum petugas di lapangan, bahan bakar minyak (BBM), serta perlengkapan pendukung kesehatan seperti vitamin, masker, dan oksigen portabel.
Pada aspek logistik, bantuan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penunjang penanganan di lapangan. Sementara penguatan sarana dan prasarana mencakup penyediaan peralatan pemadaman, antara lain alkon jinjing, jet shooter, selang, dan nozzle.
Rahmi menambahkan, penggunaan anggaran dilakukan melalui mekanisme pergeseran pada APBD Perubahan Tahun 2026. Proses pertanggungjawabannya dibatasi hingga 15 Desember 2026.
“Mudah-mudahan ini bisa mendukung operasional penanganan, mempercepat upaya penanganan Karhutla, dan meringankan beban petugas kita di lapangan agar sarana, BBM, dan makan minum tidak terkendala lagi. Mohon doa dan dukungan semua pihak agar dana ini bisa kita optimalkan sesuai ketentuan yang berlaku,” harapnya.
Selain ancaman Karhutla, BPBD Balangan juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama masa peralihan musim.
Mengacu pada Surat Edaran BNPB yang diterbitkan pada 31 Oktober 2026, seluruh daerah diminta bersiaga terhadap potensi banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan cuaca ekstrem.
“Mudah-mudahan semua warga bisa lebih berhati-hati dan memperhatikan lingkungannya,” tutupnya.
