Sekda Kalsel Tinjau Penerapan WFH, Pastikan Kinerja ASN Tetap Optimal
Banua Tv, Banjarbaru- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, melakukan peninjauan langsung terhadap penerapan sistem kerja Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel, Jumat (17/4/2026).
Peninjauan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri, serta instruksi Gubernur Kalimantan Selatan terkait penerapan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara.
Dalam keterangannya, Muhammad Syarifuddin menegaskan bahwa kebijakan WFH telah mulai diterapkan sejak pekan sebelumnya.
βSejak Jumat kemarin, kita sudah melaksanakan WFH sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang diturunkan melalui Menteri Dalam Negeri, serta arahan dari Bapak Gubernur. Alhamdulillah, Kalimantan Selatan sudah mulai menerapkan kebijakan tersebut,β ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga produktivitas dan disiplin ASN di masing-masing perangkat daerah.
Meski sebagian pegawai menjalankan WFH, pejabat eselon II tetap diminta hadir di kantor guna memastikan koordinasi dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
βKita harapkan untuk eselon II tetap bekerja seperti biasa di kantor. Sementara itu, pegawai lainnya dapat memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif seperti berolahraga dan juga melakukan bersih-bersih di lingkungan kantor masing-masing,β jelasnya.
Selain di BPSDMD, Sekda juga meninjau sejumlah SKPD lainnya, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap tercipta keseimbangan antara produktivitas kerja dan kesehatan pegawai, sekaligus menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja.
Peninjauan tersebut juga menjadi bagian dari upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan nasional di daerah agar berjalan optimal serta memberikan manfaat bagi ASN dan masyarakat.
