Sekda Banjarbaru Minta SKPD Tak Abaikan Pengisian Data Pencegahan Korupsi KPK
Banua Tv, Banjarbaru – Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru diminta serius memenuhi indikator pencegahan korupsi yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Ketepatan waktu, keakuratan data, dan penerapan langkah pencegahan dalam pekerjaan sehari-hari menjadi perhatian dalam evaluasi pengisian data Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengisian Data MCSP KPK RI Tahun 2026 di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang digelar Inspektorat Kota Banjarbaru itu diikuti perwakilan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Selain mengoordinasikan pemenuhan dokumen, rakor juga mengevaluasi perkembangan pengisian data MCSP pada setiap perangkat daerah.
Sirajoni menilai perubahan sistem dari Monitoring Center for Prevention (MCP) menuju MCSP menuntut komitmen lebih kuat dan pengawasan yang lebih terarah. Upaya pencegahan korupsi, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat atau perangkat daerah tertentu, tetapi harus melibatkan seluruh jajaran pemerintahan.
Ia bahkan meminta agar perangkat daerah yang tidak responsif dalam mendukung proses evaluasi segera dilaporkan.

“Jika ada pihak dari SKPD masing-masing yang tidak merespon atau tidak mendukung pelaksanaan MSCP ini, langsung laporkan, boleh laporkan kepada saya secara langsung,” tegas Sirajoni.
Dalam arahannya, Sekda juga menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Pertama, komitmen dan ketepatan waktu dalam memenuhi setiap indikator serta rencana aksi MCSP secara akurat dan sesuai tenggat yang ditentukan.
Kedua, penguatan fungsi pengawasan internal melalui verifikasi dan pendampingan kepada perangkat daerah pengampu indikator. Langkah ini diperlukan agar persoalan teknis maupun administratif dapat segera diselesaikan tanpa menghambat pemenuhan target.
Ketiga, memastikan implementasi pencegahan korupsi benar-benar berjalan dalam aktivitas pemerintahan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan pelaporan.
“Dan ketiga, implementasi nyata di lapangan. Yaitu dengan menjadikan MCSP sebagai budaya kerja birokrasi yang bersih dan melayani. Sehingga dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui layanan publik yang cepat, transparan, dan bebas pungutan liar,” lanjutnya.
Sirajoni berharap seluruh perangkat daerah memperhatikan kelengkapan dan keakuratan data yang disampaikan sesuai ketentuan. Melalui koordinasi dan evaluasi tersebut, Pemko Banjarbaru menargetkan penguatan sistem pencegahan korupsi sekaligus peningkatan capaian indeks integritas daerah pada 2026.

