PUPR Kalsel Matangkan Strategi Irigasi, Antisipasi Kekeringan dan Banjir Jelang Sidang Pleno
Banua Tv, Banjarbaru – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat Kelompok Kerja (Pokja) I Komisi Irigasi sebagai bagian dari persiapan menghadapi sidang pleno yang dijadwalkan berlangsung pada akhir April 2026.
Rapat ini difokuskan untuk mematangkan berbagai poin strategis yang akan dibahas bersama unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam sidang pleno mendatang.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib melalui Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku, Herry Ade Permana menjelaskan bahwa rapat Pokja I menjadi tahapan penting dalam merumuskan agenda prioritas Komisi Irigasi.
“Rapat Pokja ini merupakan bagian dari persiapan sidang pleno yang nantinya akan melibatkan berbagai unsur, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun stakeholder terkait sesuai dengan SK Gubernur tentang Komisi Irigasi Provinsi,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Salah satu isu utama yang dibahas adalah tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 terkait percepatan pengelolaan irigasi. Kebijakan tersebut mengarahkan pengelolaan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
Dalam skema tersebut, pemerintah daerah didorong mengusulkan program rehabilitasi irigasi melalui aplikasi Sistem Informasi Tata Air Irigasi (SITARI), termasuk jaringan irigasi kewenangan provinsi dan kawasan irigasi rawa.
“Harapannya, melalui skema ini, pembangunan dan rehabilitasi irigasi dapat didukung oleh pemerintah pusat, mengingat keterbatasan anggaran daerah saat ini,” jelasnya.
Selain itu, potensi kekeringan yang diprediksi terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan turut menjadi perhatian dalam rapat. Kondisi ini dinilai berpotensi berdampak pada sektor pertanian, sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini.
Komisi Irigasi juga memperkuat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan dinas pertanian, petani, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam penyusunan strategi menghadapi musim kemarau.
“Informasi dari BMKG menjadi acuan penting dalam menentukan pola tanam dan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau,” ungkapnya.
Selain kekeringan, persoalan banjir juga menjadi fokus pembahasan karena kerap memengaruhi kinerja jaringan irigasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Hasil rapat Pokja ini akan dibawa ke sidang pleno untuk dirumuskan sebagai rekomendasi Gubernur kepada pemerintah pusat, khususnya terkait penanganan banjir di wilayah sungai yang menjadi kewenangan nasional maupun daerah.
“Rekomendasi ini diharapkan menjadi penekanan bagi pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah konkret dalam penanganan banjir, sehingga dampaknya terhadap penurunan produksi pertanian dapat diminimalisir,” pungkasnya.
Melalui rapat ini, diharapkan koordinasi antar pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendukung pengelolaan irigasi yang berkelanjutan serta menjaga ketahanan pangan di Kalimantan Selatan.
