Personel Gabungan Karhutla Kalsel Dipulangkan, Patroli di Gunung Damar Tetap Berjalan
Banua Tv, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mulai mengembalikan personel gabungan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke instansi masing-masing. Meski pengerahan lintas instansi berakhir setelah evaluasi pada 6 November 2026, pemantauan dan patroli untuk mengantisipasi kebakaran susulan tetap dilanjutkan.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, menjelaskan bahwa pengembalian personel merupakan tindak lanjut kesepakatan dalam rapat evaluasi penanganan karhutla. Kebijakan tersebut juga berdampak pada penghentian operasional dapur umum yang sebelumnya menyediakan makanan bagi petugas dan relawan di lapangan.
“Untuk dapur umum, pelayanan terakhir kami adalah menyiapkan permakanan makan malam pada 7 November. Terhitung mulai 8 November, operasional dapur umum sudah dihentikan seiring dengan dikembalikannya personel gabungan ke instansi masing-masing,” jelasnya, Banjarbaru, Selasa (10/11/2026).
Farhanie menegaskan, berakhirnya pengerahan personel gabungan tidak berarti seluruh upaya penanganan karhutla dihentikan. Personel tetap diminta bersiaga di instansi masing-masing untuk mengantisipasi perkembangan situasi di wilayahnya.
Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Yofie Fahromi, mengatakan pihaknya masih menjalankan pemantauan dan patroli rutin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pemadaman serta pembasahan lahan guna mencegah api kembali muncul.
“Untuk kami, selain sebelumnya terlibat dalam operasional dapur umum, juga ikut dalam kesatuan pemadaman dan pembasahan. Karena itu, setiap hari kami masih melaksanakan patroli dan pemantauan untuk mengantisipasi apabila muncul hotspot atau firespot baru,” ungkap Yofie.
Saat ini, patroli personel Dinas Sosial difokuskan di kawasan Gunung Damar, terutama wilayah ring satu yang sebelumnya menjadi salah satu lokasi penanganan karhutla. Pemantauan dilakukan untuk mendeteksi potensi titik panas maupun titik api baru sedini mungkin.
Setelah personel gabungan dikembalikan ke instansi masing-masing, penanganan karhutla selanjutnya lebih mengandalkan optimalisasi peran pemerintah kabupaten dan kota sesuai wilayah kewenangannya. Meski demikian, kesiapsiagaan personel terkait tetap diperlukan agar potensi kebakaran dapat segera diketahui dan ditangani sebelum meluas.
Pemprov Kalsel berharap seluruh pihak tetap menjaga kewaspadaan meskipun pengerahan personel gabungan telah berakhir. Patroli dan deteksi dini menjadi langkah penting untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi.
