Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalsel Diperkuat, Ini Pesan Gubernur Muhidin
Banua Tv,Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kesalahan pengelolaan anggaran melalui pendampingan dan pembinaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah ini ditekankan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, saat mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Kalsel yang baru, Harry Bowo, di Gedung Idham Chalid, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (15/10/2026).
Harry Bowo menggantikan Ayi Riyanto yang mendapat penugasan baru di Jawa Tengah. Pergantian kepemimpinan tersebut diharapkan menjaga kesinambungan kerja sama BPKP dan Pemprov Kalsel dalam memperkuat akuntabilitas keuangan serta mengawal pelaksanaan pembangunan daerah.
Muhidin menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin. Ia berharap kepemimpinan baru di BPKP Kalsel dapat melanjutkan dan meningkatkan kerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, serta instansi vertikal.
“Kepada Pak Harry Bowo, kami mengucapkan selamat datang di Kalimantan Selatan. Mari kita bergabung dan berkolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi vertikal untuk membangun tata kelola keuangan dan pembangunan yang ada di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Menurut Muhidin, pendampingan BPKP diperlukan untuk memastikan proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan. Pembinaan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki tata kelola sebelum kesalahan berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Sekarang penekanannya adalah pada pembinaan. Kadang-kadang kita tidak mengetahui apakah perencanaan atau pengelolaan ini sudah benar. Ternyata masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan bimbingan terus-menerus dari BPKP agar kita dapat meningkatkan wawasan mengenai keuangan dan pembangunan,” jelasnya.
Pemprov Kalsel, lanjut Muhidin, berkomitmen membenahi tata kelola keuangan dan pembangunan agar lebih tertib serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dengan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat untuk memperoleh arahan dalam pengelolaan anggaran.
Pendekatan pencegahan melalui pendampingan dan konsultasi menjadi perhatian agar potensi kekeliruan dapat ditekan sejak tahap perencanaan.
“Kalau zaman saya memerintah ini, saya harus tekan, tidak ada lagi kesalahan yang fatal. Kita harus memperbaiki bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dan benar untuk membangun Kalimantan Selatan yang lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh, melalui Deputi Akuntan Negara, Iwan Taufiq Purwanto, menyampaikan bahwa pengukuhan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya tersebut mencakup pemerintah daerah, instansi vertikal, serta badan usaha, termasuk BUMN dan BUMD.
Ia menegaskan, BPKP memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan efektivitas pembangunan, mulai dari tingkat nasional hingga daerah dan desa.
“Kami berharap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel yang baru, Saudara Harry Bowo, dapat diterima sebagai mitra kerja yang bisa langsung melanjutkan kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik saat ini, serta dipertahankan atau bahkan terus ditingkatkan,”
