Pemprov Kalsel Siapkan Strategi Hadapi Krisis Informasi Digital, Komunikasi Publik Jadi Garda Depan
Banua Tv,Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) semakin serius memperkuat kemampuan komunikasi publik di tengah tantangan era digital yang ditandai maraknya disinformasi, fitnah, hingga ujaran kebencian. Melalui Public Communication Summit 2026, pemerintah daerah mendorong seluruh perangkat daerah untuk membangun sistem pengelolaan isu yang lebih cepat, terukur, dan terintegrasi guna menjaga kepercayaan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil, saat membuka kegiatan Public Communication Summit 2026 bertema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital”.
Kegiatan ini diikuti kepala dinas lingkup Pemprov Kalsel dan perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, serta menghadirkan sejumlah pakar komunikasi nasional.
Menurut Subhan, tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana mengelola persepsi publik dan menjaga reputasi institusi di tengah derasnya arus informasi digital.
“Saat ini kita membutuhkan pemahaman serta koordinasi dan sinergi dalam mengawal kepercayaan publik di tengah arus informasi di media sosial. Kitalah yang harus memetakan arah terlebih dahulu agar dapat menyampaikan kebijakan berbasis ruang dialog terbuka di dunia maya dengan baik dan efektif,” ujarnya, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).
Ia menilai setiap isu yang berkembang harus diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi krisis yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Di era digital, tantangan komunikasi publik semakin kompleks akibat cepatnya penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Menghadapi kondisi ini, ekosistem media massa dan media sosial harus dikelola secara bijak. Media massa tetap menjadi rujukan informasi yang kredibel, sementara media sosial menjadi ruang diskursus publik yang dinamis,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, mengatakan Public Communication Summit 2026 menjadi forum penting dalam menyusun strategi komunikasi publik yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Menurutnya, keterbukaan informasi publik menjadi fondasi utama dalam membangun komunikasi pemerintah yang transparan dan akuntabel.
“Saat ini kita memiliki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, regulasi tersebut menjadi pijakan bagi kita dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan terdapat lima sasaran utama yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut, mulai dari peningkatan kapasitas SDM komunikasi hingga membangun kesamaan persepsi dalam pengelolaan isu dan reputasi pemerintah.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan arah kebijakan dan panduan dalam mengimplementasikan serta menindaklanjuti narasi tunggal, baik dalam komunikasi media, pengelolaan konten digital, maupun respons terhadap dinamika informasi di ruang publik,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh peserta juga mengikuti deklarasi pengelolaan isu di era digital yang dipimpin oleh Gubernur Kalsel melalui Plh Sekda Kalsel.
Melalui forum ini, Pemprov Kalsel berharap mampu melahirkan rekomendasi konkret dalam memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kapasitas SDM komunikasi publik agar tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan dipercaya masyarakat.
