Banua Tv, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berjalan tepat sasaran serta berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program KUR Tahun 2025 di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (5/11/2025).
Gusti Yanuar Noor Rifai memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyaluran dan pengawasan KUR di Kalimantan Selatan.
“Pemerintah telah memberikan dukungan pembiayaan kepada UMKM melalui program KUR dengan subsidi bunga yang ringan. Tujuannya untuk meningkatkan dan memperluas akses permodalan bagi usaha produktif, memperkuat daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan agar penyaluran KUR di Kalsel benar-benar tepat sasaran, tepat guna, dan tepat pengembalian.
“Melalui rapat koordinasi dan monitoring evaluasi ini, diharapkan terjalin komunikasi yang baik antar-stakeholder dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan serta melahirkan inovasi perluasan program KUR melalui pembinaan UMKM naik kelas,” tambahnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan per 31 Oktober 2025, penyaluran KUR di Kalimantan Selatan mencapai Rp4,17 triliun atau 73,24 persen dari target Rp5,69 triliun, dengan total 69.009 debitur. Capaian ini menempatkan Kalsel pada peringkat ke-14 nasional.
Sektor pertanian menjadi penerima KUR terbesar dengan nilai Rp1,69 triliun atau 40,46 persen kepada 31.836 debitur. Skema KUR Mikro mendominasi dengan penyaluran Rp3,10 triliun atau 74,33 persen kepada 64.349 debitur.
Secara wilayah, Kota Banjarmasin mencatatkan penyaluran tertinggi sebesar Rp855,45 miliar kepada 11.541 debitur. Sementara itu, Bank BRI menjadi penyalur terbesar dengan capaian Rp2,87 triliun kepada 57.805 debitur.
Gusti Yanuar juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi UMKM, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan pemasaran, legalitas usaha, kemampuan teknologi dan kemasan, hingga keterbatasan agunan dan administrasi usaha.
“Program KUR diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut dengan membantu UMKM mengakses permodalan dan memperkuat daya saing usaha mereka,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh peserta rapat, baik dari unsur SKPD, bank pelaksana, pendamping UMKM, maupun stakeholder lainnya, untuk memanfaatkan momentum koordinasi ini secara maksimal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
