Pemkab Banjar Bergerak Cepat, Dugaan Dampak Tambang PT MMI Mulai Ditelusuri
Banua Tv,Banjar– Pemerintah Kabupaten Banjar menunjukkan respons cepat terhadap informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan dampak aktivitas pertambangan bawah tanah PT Merge Mining Industry (MMI) di Desa Rantau Bakula. Bersama Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah daerah langsung melakukan verifikasi lapangan guna memastikan kondisi sebenarnya di lokasi.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan serta memberikan kepastian kepada masyarakat terhadap berbagai informasi yang berkembang.
“Ini merupakan sebagai bentuk respons atas informasi yang berkembang di masyarakat,” ujar Rahman Hadi Priyanto, Kabid Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH (P3KLH).
Pada tahap awal, tim melakukan pertemuan dengan manajemen PT MMI untuk meminta klarifikasi sekaligus meninjau langsung kondisi di kawasan operasional perusahaan yang berada di Desa Rantau Bakula.
“Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh informasi yang beredar dapat diverifikasi berdasar fakta lapangan dan data yang objektif,” katanya.
Pengawasan tidak berhenti pada verifikasi awal. Sehari berikutnya, DPRKPLH Banjar kembali mendampingi Balai Gakkum KLH dan DLH Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemeriksaan lanjutan berupa pengambilan sampel air di sejumlah sungai yang berada di sekitar area pertambangan.
“Pengambilan sampel dilakukan pada lima titik sungai terdekat dengan lokasi tambang,” ujar Rahman.
Data hasil pengambilan sampel tersebut akan menjadi bahan kajian dan evaluasi teknis oleh Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup sesuai kewenangan yang dimiliki.
Rahman menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar akan terus mengawal proses pemeriksaan secara transparan dan profesional. Seluruh informasi yang berkembang akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan serta kajian teknis dari instansi terkait.
“Masyarakat diharapkan tetap tenang dan menunggu hasil resmi dari proses verifikasi yang sedang berlangsung,” katanya.
Pemkab Banjar memastikan perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pengawasan kegiatan usaha di daerah. Dengan pendekatan berbasis data dan fakta lapangan, pemerintah berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat memberikan kejelasan serta menjadi dasar pengambilan langkah yang tepat sesuai ketentuan yang berlaku.
