Pemerintah Perluas Jaminan Sosial, Pekerja Informal Kini Jadi Prioritas Perlindungan
Banua TV – Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menyasar pekerja sektor informal yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau perlindungan.
Kelompok seperti pekerja rumah tangga, pengemudi ojek daring, kurir, hingga pekerja di sektor perikanan dan perkebunan kini menjadi fokus utama.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan hak dasar setiap pekerja tanpa pengecualian. Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Strengthening Indonesia’s Social Security: The Politics of Protection and The Role of Social Dialogue in Building the Welfare State di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
“Semangat utama kita adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini menjadi dasar dalam setiap kebijakan,” ujar Yassierli.
Ia menjelaskan, tantangan terbesar saat ini adalah mendorong pekerja sektor informal agar dapat masuk ke dalam sistem jaminan sosial nasional yang selama ini lebih banyak diakses pekerja formal.
Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan regulasi, khususnya bagi pekerja di sektor ekonomi digital dan kelompok rentan lainnya, agar memperoleh perlindungan sebagai bagian dari tanggung jawab pemberi kerja.
Pekerja rumah tangga juga menjadi perhatian, dengan dorongan agar mereka diakui secara formal dalam sistem ketenagakerjaan sehingga berhak atas perlindungan jaminan sosial.
“BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar lembaga asuransi. Fokus utamanya adalah memperluas kepesertaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pekerja,” kata Yassierli.
Selain regulasi, integrasi data menjadi aspek penting yang terus diperkuat. Data yang terhubung diharapkan mampu mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus mengantisipasi risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan menjaga keberlanjutan program jaminan sosial.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Syaiful Hidayat menambahkan bahwa perlindungan bagi seluruh pekerja, baik formal maupun informal, menjadi prioritas bersama.
“Mari kita bangun bersama agar perlindungan pekerja tidak lagi dipandang sebagai kewajiban semata,” ujarnya.
Upaya ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem perlindungan ketenagakerjaan yang inklusif, sehingga seluruh pekerja dapat merasakan manfaat jaminan sosial secara adil dan berkelanjutan.
