Workshop Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), digelar Bagian Pemerintahan Setda Banjar, di salah satu hotel di Kota Banjarbaru, Kamis (5/9/2024) pagi.
Workshop dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar M Hilman, didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Agus Hidayat.
Kegiatan yang diikuti para kepala SKPD, diikuti 70 peserta yang tergabung di tim penerapan SPM Kabupaten Banjar, menghadirkan narasumber Perencana Ahli Muda Bagian Perencanaan Setditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Ahmad Washil, serta Tenaga Ahli Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sekber SPM Ditjen Pembangunan Daerah Kaharudin Hamid.
Sekda Banjar M Hilman mengatakan, tujuan dilaksanakannya workshop untuk memberikan pembekalan dan informasi kepada perangkat daerah, dalam meningkatkan kualitas penyusunan dan pelaporan SPM.
“Dengan penerapan SPM yang baik, pemerintah dapat memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang layak, dan sesuai standar yang telah ditetapkan,” harapnya.
Hilman menambahkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pasal 3 disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan dasar terdiri atas :
– Pendidikan
– Kesehatan
– Pekerjaan umum dan penataan ruang
– Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
– Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
– Sosial.
“Keenam pelayanan dasar tersebut merupakan hal wajib yang perlu diperhatikan pemerintah dalam penyusunan dokumen perencanaan supaya penerapan SPM dapat terwujud dengan baik sesuai dengan standar yang diharapkan,” tutupnya.
