Lisa Halaby Dorong Reformasi Kinerja SKPD, Fokus Efisiensi dan Peningkatan Pendapatan Daerah
Banua Tv,Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru mulai mengarahkan fokus pembangunan daerah pada penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan produktif. Hal itu ditegaskan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby saat memimpin Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah di Aula Gawi Sabarataan, Senin (8/6/2026).
Dalam rapat yang dihadiri seluruh pimpinan perangkat daerah tersebut, Lisa Halaby mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Banjarbaru yang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sekaligus menjadi satu-satunya pemerintah kota di Kalimantan Selatan yang telah menindaklanjuti 100 persen hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kita berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan yang membanggakan, Kota Banjarbaru adalah satu-satunya kota yang sudah 100 persen menanggapi dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Ulun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras bapak dan ibu semua,” tegas Hj. Erna Lisa Halaby.
Namun, menurutnya capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam mengelola anggaran secara lebih efektif dan menggali sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah.
Wali Kota meminta seluruh SKPD tidak bergantung sepenuhnya pada APBD dan mulai berinovasi mencari peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di sisi lain, efisiensi belanja juga menjadi perhatian utama agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
Selain aspek keuangan, Lisa Halaby juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari praktik pungutan liar.
“Berikan pelayanan yang terbaik, murni untuk melayani,” imbaunya.
Dalam bidang tata kelola aset, ia meminta perangkat daerah segera melakukan penataan dan pendataan ulang aset pemerintah. Secara khusus, camat dan lurah diingatkan agar lebih berhati-hati dalam menerbitkan dokumen pertanahan guna menghindari tumpang tindih kepemilikan lahan.
“Jangan sampai menerbitkan surat sporadik yang tumpang tindih. Ulun minta tolong, di Kota Banjarbaru jangan sampai ada tanah yang bermasalah,” pesan Wali Kota.
Tak hanya itu, pengelolaan sampah dan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) juga menjadi perhatian dalam arahannya. Pemerintah Kota Banjarbaru ingin memastikan seluruh program pembangunan dan bantuan sosial dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui sinergi seluruh perangkat daerah, Pemko Banjarbaru berharap mampu menghadirkan pemerintahan yang semakin transparan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
