Lahan 7,7 Hektare Disiapkan untuk Sekolah Rakyat di Banjar, Pembebasan Ditargetkan Desember
Banua Tv,Banjar – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Banjar memasuki tahapan lanjutan setelah hasil inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah diserahkan kepada pemerintah daerah. Lahan seluas sekitar 7,7 hektare di Desa Jingah Habang, Kecamatan Karang Intan, kini disiapkan untuk proses penilaian sebelum pembayaran ganti kerugian.
Tahapan tersebut dibahas dalam Rapat Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Objek Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Sekolah Rakyat di Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Banjar, Senin (16/11/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, hadir didampingi Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Widya Wiri Utami. Rapat juga dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Fery Fadly.
Yudi mengatakan, penyerahan hasil inventarisasi dan identifikasi menjadi bagian dari proses penyiapan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Jadi hari ini merupakan tahapan lanjutan dari proses penyiapan lahan untuk Sekolah Rakyat. Kita menerima hasil verifikasi dan identifikasi terhadap lahan yang akan dibebaskan,” ujarnya.

Setelah tahapan tersebut, proses akan dilanjutkan dengan penunjukan jasa penilai atau appraisal. Hasil penilaian nantinya menjadi dasar penghitungan ganti kerugian dengan melibatkan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.
“Pemerintah Kabupaten Banjar menargetkan proses penilaian, pembayaran ganti kerugian, hingga pelaksanaan pembebasan lahan dapat berjalan lancar sesuai timeline yang telah direncanakan pada Desember mendatang,” ungkapnya.
Menurut Yudi, lahan di Desa Jingah Habang tersebut telah melalui proses verifikasi bersama jajaran ATR/BPN dan masuk dalam tahapan identifikasi untuk pengadaan tanah pembangunan Sekolah Rakyat.
Ia juga mengapresiasi dukungan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dalam mempercepat pelayanan administrasi. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja, menurutnya, kini dapat dipangkas menjadi lima hari kerja.
Percepatan tersebut diharapkan membantu penyelesaian tahapan pengadaan tanah sesuai target, sehingga rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Banjar dapat segera ditindaklanjuti.
