Kurangi Ketergantungan Dana Pusat, Pemkab Banjar Optimalkan PAD
Banua Tv,Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026 di Aula Barakat Martapura, Rabu (29/7/2026).
Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, didampingi Kepala BPKPAD Nashrullah Shadiq serta Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Sukamto.
Dalam arahannya, Yudi Andrea menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pilar utama dalam memperkuat struktur fiskal daerah. Menurutnya, optimalisasi retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan serta meningkatkan kemandirian keuangan Kabupaten Banjar.
“Kita telah menyelesaikan siklus kinerja Triwulan II hingga 30 Juni 2026. Pertemuan hari ini merupakan momen krusial untuk melakukan evaluasi secara komprehensif, objektif, dan terukur,” ujarnya.
Yudi menjelaskan, upaya peningkatan PAD didorong oleh kebijakan pemerintah pusat yang mengarahkan pemerintah daerah agar tidak bergantung pada dana transfer. Kondisi tersebut semakin penting mengingat alokasi transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan mengalami penurunan.
“Transfer daerah saat ini sangat berpengaruh. Pada tahun ini saja ada pengurangan sekitar 25 persen, dan proyeksi kita pada tahun 2027 juga akan seperti itu. Oleh karena itu, pemerintah pusat meminta daerah lebih mandiri dalam mengelola keuangan dengan memaksimalkan seluruh potensi pendapatan melalui PAD, baik dari retribusi maupun pajak,” jelasnya.
Memasuki paruh kedua Tahun Anggaran 2026, rapat koordinasi ini difokuskan untuk mengevaluasi capaian realisasi penerimaan retribusi dibandingkan target yang telah ditetapkan. Selain itu, forum tersebut menjadi sarana menginventarisasi berbagai kendala teknis maupun regulasi yang dihadapi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi.
Seluruh kepala perangkat daerah, pimpinan BUMD, serta tim teknis diminta berdiskusi secara terbuka, transparan, dan berorientasi pada solusi guna melahirkan inovasi yang mampu meningkatkan pendapatan daerah.
“Manfaatkan forum ini untuk berdiskusi secara terbuka dan transparan. Pastikan realisasi data dan laporan kendala yang dibawakan benar-benar menjadi acuan perbaikan kinerja kita ke depan untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut diikuti jajaran kepala SKPD, pimpinan BUMD, direktur rumah sakit, kepala subbagian keuangan, serta seluruh petugas teknis pengelola retribusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
