Kembangkan Kawasan Agrominapolitan, PMD Kalsel Perkuat Tim Koordinasi Pembangunan Desa di Banjar
Banua Tv, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memperkuat kapasitas Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Banjar. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pengembangan kawasan perdesaan prioritas Agrominapolitan melalui koordinasi lintas sektor dan kerja sama antardesa.
Penguatan kapasitas tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi TKPKP Kabupaten yang masuk dalam kawasan perdesaan prioritas tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Banjarbaru, Selasa (10/11/2026), dengan sasaran Kabupaten Banjar.
Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Sekretaris Dinas, Raden Mas Ernato Surya Jaya, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas tim menjadi langkah penting agar pembangunan kawasan perdesaan berjalan terpadu, terarah, dan berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan kawasan perdesaan tidak bisa dilakukan secara parsial berdasarkan batas administratif setiap desa. Diperlukan pendekatan kawasan yang menghubungkan potensi, program, dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan.
“Pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu strategi penting dalam mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan perencanaan berkualitas, kelembagaan yang kuat, koordinasi efektif, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
TKPKP memiliki peran strategis dalam menyelaraskan kebijakan dan program lintas sektor, mengidentifikasi potensi serta persoalan kawasan, memperkuat kerja sama antardesa, hingga mendorong keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat.
Salah satu kawasan yang menjadi fokus pengembangan di Kalsel adalah Agrominapolitan Kabupaten Banjar. Kawasan ini memiliki potensi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, serta berbagai kegiatan ekonomi produktif lainnya.
Melalui konsep Agrominapolitan, sektor pertanian dan perikanan diharapkan terhubung dengan kegiatan pengolahan hasil produksi, perdagangan, pemasaran, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Dengan pola tersebut, desa tidak hanya menjadi tempat produksi bahan mentah, tetapi juga berpeluang berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Surya menyebutkan, dari 30 kawasan yang menjadi lokus Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) secara nasional, tiga di antaranya berada di Kalimantan Selatan. Salah satunya adalah kawasan perdesaan Agrominapolitan Kabupaten Banjar.
Untuk mendukung percepatan pengembangannya, Dinas PMD Kalsel telah melakukan sejumlah upaya, mulai dari membentuk dan melaksanakan rapat TKPKP tingkat provinsi, memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah kabupaten, hingga melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan.
“Penguatan kapasitas TKPKP menjadi sangat penting agar seluruh anggota memiliki pemahaman yang sama, kemampuan koordinasi yang memadai, serta komitmen untuk mengawal pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi mengenai strategi pembangunan kawasan perdesaan, meningkatnya kemampuan koordinasi dan kolaborasi, serta tersusun rekomendasi dan langkah konkret untuk mempercepat pengembangan Agrominapolitan di Kabupaten Banjar.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Staf Ahli Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bidang Hubungan Antarlembaga, Sugito; Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalsel, Mugiharto Wakhmadi; Dory Amanda Sari dari Bappeda Provinsi Kalsel; serta Shirley Adillah Al Kautsar dari Dinas PUPR Kalsel.
Dinas PMD Kalsel berharap penguatan kapasitas ini dapat mempererat koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perangkat daerah, kecamatan, hingga pemerintah desa. Dengan sinergi yang lebih kuat, pembangunan kawasan perdesaan diharapkan berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
