Banua Tv, Samarinda — Puluhan perwakilan karyawan Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) mengunjungi Kantor DPRD Kalimantan Timur pada Rabu (16/04/2025) untuk menyampaikan keluhan terkait gaji yang belum dibayarkan selama beberapa bulan terakhir. Kehadiran mereka di Gedung Parlemen tersebut membawa harapan besar agar masalah ini segera mendapat perhatian dan solusi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyatakan rasa kecewa dan prihatin atas kondisi yang dialami oleh para tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut.
“Kami merasa sedih, sangat prihatin sekaligus kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh manajemen Rumah Sakit Haji Darjad,” ujar Andi Satya dengan nada penuh keprihatinan.
Menurutnya, para karyawan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan telah bekerja dengan penuh dedikasi meski tanpa menerima gaji selama tiga bulan terakhir. Selain itu, karyawan yang mengundurkan diri juga belum menerima hak pembayaran atas tunggakan gaji mereka.
Lebih lanjut, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di DPRD, terungkap bahwa banyak karyawan yang bekerja tanpa kontrak resmi. Selain itu, sejumlah karyawan juga mengungkapkan bahwa pihak manajemen melakukan praktik penahanan ijazah dan sertifikat milik mereka.
“Ini jelas tidak benar dan perlu ditindaklanjuti serius oleh Dinas Tenaga Kerja. Kita harus carikan solusi untuk ini,” tegas Andi Satya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Kaltim berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, 29 April 2025, pukul 10 pagi. RDP tersebut akan melibatkan manajemen RSHD, Dinas Tenaga Kerja Kaltim, serta pihak terkait lainnya. Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk mengungkap dugaan pelanggaran administrasi dan mencari solusi yang terbaik atas masalah ini.
“Kita akan gali lebih dalam, apakah ada pelanggaran administrasi yang serius. Dan kalau memang terbukti, sanksi apa yang layak diberikan. Semua akan kita bahas di RDP,” tambah Andi Satya.
Dengan adanya RDP yang akan digelar, para karyawan RSHD berharap agar permasalahan mereka segera mendapat solusi nyata. Mereka berharap gaji yang tertunda bisa segera dibayarkan, dan kondisi kerja yang lebih baik dapat tercipta demi keberlanjutan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap manajemen rumah sakit dan perlindungan hak-hak pekerja, terutama bagi mereka yang telah berjasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun kerap kali terlupakan hak-haknya.
