Hari Buruh di Kalsel Tak Sekadar Seremoni, Ini Dampak Nyatanya
Banua Tv,Banjarmasin — Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Kalimantan Selatan tampil berbeda dengan menonjolkan kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan pelaku usaha. Tidak sekadar seremoni, kegiatan yang digelar di kawasan Siring 0 Kilometer menghadirkan berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menegaskan bahwa momentum Hari Buruh dimanfaatkan sebagai ruang memperkuat sinergi sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui berbagai kegiatan produktif.
“Hari ini kita melaksanakan berbagai kegiatan seperti cek kesehatan gratis, pasar murah, senam bersama, dan hiburan. Ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung sekaligus menyegarkan kebersamaan para pekerja,” ujar Muhidin.
Rangkaian kegiatan yang meliputi layanan kesehatan gratis, bazar pasar murah, dukungan UMKM, hingga hiburan masyarakat menjadi bukti bahwa peringatan Hari Buruh dapat dikemas lebih inklusif dan berdampak nyata.

Selain itu, kegiatan ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja, termasuk mendorong gaya hidup sehat agar tenaga kerja tetap optimal dalam menjalankan aktivitasnya.
Muhidin juga menyoroti pentingnya keberlanjutan sektor usaha sebagai penopang utama penyerapan tenaga kerja. Stabilitas produksi dan ketersediaan bahan baku dinilai menjadi faktor krusial yang harus dijaga oleh para pelaku usaha.
“Jika pengusaha kekurangan bahan baku, tentu akan berdampak pada keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, kita berharap seluruh pelaku usaha di Kalimantan Selatan dapat terus berkembang dan berinvestasi dengan baik,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun terus membuka peluang investasi sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Melalui pendekatan kolaboratif ini, peringatan Hari Buruh diharapkan tidak hanya menjadi simbol perjuangan pekerja, tetapi juga momentum memperkuat hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan tenaga kerja demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.


