Diskominfo Kalsel Dorong Kehumasan Pemerintah Lebih Adaptif di Tengah Arus Informasi Digital
Banua Tv,Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kapasitas pengelola kehumasan pemerintah agar mampu menghadapi derasnya arus informasi di era digital. Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi yang digelar di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan tersebut diikuti pengelola humas lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta perwakilan Diskominfo dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, strategi komunikasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan informasi publik agar pemerintah mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat secara cepat dan tepat.
“Arus informasi saat ini sangat masif. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan strategi yang tepat,” ujarnya.
Menurutnya, kesamaan persepsi antarinstansi sangat diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap valid, terarah dan mudah dipahami.
Melalui bimtek tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai strategi pengelolaan informasi publik hingga penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam di lingkungan pemerintah daerah.
“Harapannya, kegiatan ini dapat menghasilkan SOP pengelolaan informasi yang seragam, baik di lingkup Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama terkait informasi pembangunan dan kinerja pemerintah di bidang pertanian, ekonomi, sosial, maupun kesehatan,” tegasnya.
Selain pemahaman teoritis, peserta juga mendapatkan pembekalan praktis terkait teknik penyampaian informasi publik agar komunikasi pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
Diskominfo Kalsel berharap melalui penguatan kapasitas kehumasan tersebut, informasi pembangunan dan program pemerintah dapat tersampaikan dengan baik sehingga meningkatkan kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.
