Dinas PMD Kalsel Perkuat TKPKP Tanah Bumbu, Dorong Pengembangan Kawasan Agropolitan
Banua Tv, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memperkuat kapasitas Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Tanah Bumbu guna mempercepat pengembangan kawasan agropolitan.
Penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor menjadi perhatian dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas TKPKP Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan salah satu kawasan perdesaan prioritas tahun 2026. Kegiatan tersebut melibatkan perangkat daerah terkait, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, unsur kecamatan, hingga kepala desa.
Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Sekretaris Dinas, Raden Mas Ernato Surya Jaya, mengatakan pembangunan kawasan perdesaan perlu dilakukan melalui pendekatan terpadu agar potensi antardesa dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
“Pembangunan perdesaan tidak cukup dilakukan secara parsial berdasarkan batas administratif desa, tetapi perlu pendekatan kawasan yang terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif,” kata Surya saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Tanah Bumbu yang masuk dalam kawasan perdesaan prioritas tahun 2026di Banjarbaru, Kamis (12/11/2026).
Menurut Surya, Tanah Bumbu memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta komoditas unggulan lainnya. Potensi tersebut perlu dikembangkan melalui pendekatan agropolitan yang menghubungkan seluruh rantai kegiatan pertanian, mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan hasil, distribusi hingga pemasaran.
“Dengan pendekatan tersebut, desa diharapkan tidak hanya menjadi pusat produksi bahan mentah, tetapi juga mampu berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Untuk mewujudkan pengembangan kawasan tersebut, TKPKP memiliki peran strategis dalam menyelaraskan kebijakan dan program, mengidentifikasi potensi serta permasalahan kawasan, dan memperkuat kerja sama antardesa. Dinas PMD Kalsel juga telah melakukan fasilitasi melalui penguatan koordinasi TKPKP tingkat provinsi, pendampingan teknis kepada pemerintah kabupaten, serta monitoring, evaluasi, dan pembinaan pembangunan kawasan perdesaan.
“Koordinasi antara Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan Dinas PMD Kabupaten Tanah Bumbu, perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa harus terus diperkuat. Kita ingin program pembangunan saling mendukung, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan arah pengembangan kawasan,” ungkapnya.
Dari 30 kawasan perdesaan yang menjadi lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP), tiga di antaranya berada di Kalimantan Selatan. Salah satunya adalah kawasan perdesaan agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu.
Sementara itu, Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Frendy Arifin, menjelaskan kegiatan tersebut diikuti perangkat daerah yang tergabung dalam TKPKP Kabupaten Tanah Bumbu serta para kepala desa di Kecamatan Kusan Tengah. Narasumber yang dihadirkan berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yakni Sukito, serta perwakilan Bappeda Provinsi Kalsel dan Dinas PUPR Kalsel.
“Materi yang disampaikan mencakup perencanaan pembangunan kawasan perdesaan serta keterkaitannya dengan penataan ruang wilayah, khususnya untuk pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Tanah Bumbu,” kata Frendy.
Ia menambahkan, peningkatan kapasitas tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan anggota TKPKP dalam membangun koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah maupun sektor. Dengan demikian, matriks perencanaan lintas sektor yang telah disusun diharapkan dapat diimplementasikan sesuai arah, jadwal, dan tahapan yang ditetapkan.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin meningkatkan kompetensi seluruh anggota TKPKP, terutama dalam hal koordinasi, sinergi lintas sektor, serta menyamakan persepsi agar perencanaan pembangunan kawasan perdesaan dapat berjalan sesuai target,” jelasnya.
Melalui penguatan kapasitas tersebut, Dinas PMD Kalsel berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mengembangkan kawasan agropolitan Tanah Bumbu. Dengan koordinasi yang lebih kuat, potensi desa diharapkan dapat dikelola secara optimal dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
