Desa di Tanah Bumbu Didorong Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lewat Agropolitan
Banua Tv, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memperkuat kapasitas Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Tanah Bumbu guna mempercepat pengembangan kawasan perdesaan berbasis agropolitan.
Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas TKPKP Kabupaten Tanah Bumbu yang masuk dalam kawasan perdesaan prioritas tahun 2026. Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah terkait, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, unsur kecamatan, serta pemerintah desa untuk menyelaraskan perencanaan dan program pembangunan lintas sektor.
Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Sekretaris Dinas, Raden Mas Ernato Surya Jaya, mengatakan pembangunan kawasan perdesaan perlu dilakukan secara terpadu agar potensi desa dapat dikembangkan secara optimal dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan perdesaan tidak cukup dilakukan secara parsial berdasarkan batas administratif desa, tetapi perlu pendekatan kawasan yang terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif,” kata Surya saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Tanah Bumbu yang masuk dalam kawasan perdesaan prioritas tahun 2026di Banjarbaru, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, Tanah Bumbu memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang dapat dikembangkan, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta komoditas unggulan lainnya. Salah satu pendekatan yang didorong adalah agropolitan, yaitu pengembangan kawasan yang mengintegrasikan kegiatan pertanian dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan hasil, distribusi hingga pemasaran.
“Dengan pendekatan tersebut, desa diharapkan tidak hanya menjadi pusat produksi bahan mentah, tetapi juga mampu berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Surya menegaskan, pengembangan kawasan membutuhkan perencanaan berkualitas, kelembagaan yang kuat, dan koordinasi lintas sektor. TKPKP berperan menyelaraskan kebijakan dan program, mengidentifikasi potensi serta permasalahan kawasan, sekaligus memperkuat kerja sama antardesa. Dinas PMD Kalsel juga melakukan fasilitasi melalui penguatan koordinasi tingkat provinsi, pendampingan teknis kepada pemerintah kabupaten, serta monitoring, evaluasi, dan pembinaan.
“Koordinasi antara Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan Dinas PMD Kabupaten Tanah Bumbu, perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa harus terus diperkuat. Kita ingin program pembangunan saling mendukung, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan arah pengembangan kawasan,” ungkapnya.
Dari 30 kawasan perdesaan yang ditetapkan sebagai lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP), tiga di antaranya berada di Kalimantan Selatan. Salah satunya adalah kawasan perdesaan agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu.
Sementara itu, Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Frendy Arifin, menjelaskan kegiatan tersebut diikuti perangkat daerah yang tergabung dalam TKPKP Tanah Bumbu serta para kepala desa di Kecamatan Kusan Tengah. Narasumber yang dihadirkan berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yakni Sukito, serta perwakilan Bappeda Provinsi Kalsel dan Dinas PUPR Kalsel.
“Materi yang disampaikan mencakup perencanaan pembangunan kawasan perdesaan serta keterkaitannya dengan penataan ruang wilayah, khususnya untuk pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Tanah Bumbu,” kata Frendy.
Ia menambahkan, peningkatan kapasitas tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan anggota TKPKP dalam membangun koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah maupun sektor. Dengan demikian, matriks perencanaan lintas sektor yang telah disusun dapat diimplementasikan secara terarah sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin meningkatkan kompetensi seluruh anggota TKPKP, terutama dalam hal koordinasi, sinergi lintas sektor, serta menyamakan persepsi agar perencanaan pembangunan kawasan perdesaan dapat berjalan sesuai target,” jelasnya.
Dinas PMD Kalsel berharap kegiatan ini dapat membangun kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Dengan koordinasi yang semakin kuat, pengembangan kawasan agropolitan Tanah Bumbu diharapkan mampu mengoptimalkan potensi desa dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
