Bukan Sekadar Serapan, Banjarbaru Raih Dua Predikat Terbaik Pengelolaan Anggaran
Banua Tv,Banjarbaru – Pengelolaan anggaran daerah tidak berhenti pada seberapa besar anggaran terserap. Ketepatan administrasi, kelengkapan persyaratan, koordinasi, hingga kemampuan memastikan anggaran mendukung program pembangunan menjadi bagian penting dalam menilai kualitas pelaksanaan anggaran.
Hal itu tercermin dari capaian Pemerintah Kota Banjarbaru yang berhasil meraih dua predikat terbaik dalam KPPN Awards 2026.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby, Banjarbaru meraih predikat Terbaik Penyaluran DAK Fisik Tahun 2025 dan Terbaik Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Semester I Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diberikan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Banjarmasin dalam rangkaian Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2026, Forum Konsultasi Publik Tahun 2026, serta apresiasi atas pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Auditorium Mastur Jahri, UIN Antasari Banjarmasin, Selasa (4/8/2026).
Dua penghargaan tersebut memperlihatkan konsistensi Banjarbaru dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran. Capaian itu tidak hanya berkaitan dengan penyerapan, tetapi juga menunjukkan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi berbagai tahapan dan persyaratan penyaluran anggaran.
Pada kategori Terbaik Penyaluran DAK Fisik Tahun 2025, Banjarbaru dinilai mampu menjaga proses penyaluran secara tertib.
DAK Fisik merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendukung pembangunan fisik di daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memastikan berbagai persyaratan, mulai dari kontrak pengadaan, penyerapan anggaran, kelengkapan dokumen hingga proses validasi dan pengawasan internal dapat terpenuhi sesuai ketentuan.
Sementara itu, predikat Terbaik Penyaluran DAU Semester I Tahun 2026 menunjukkan konsistensi Banjarbaru dalam melaksanakan pengelolaan anggaran pada semester pertama tahun berjalan.
DAU memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, ketepatan proses penyaluran dan pengelolaannya menjadi salah satu faktor penting agar program pemerintah daerah dapat berjalan sesuai perencanaan.
Kepala KPPN Tipe A1 Banjarmasin Fanny Fariyanto menekankan pentingnya sinergi antara KPPN dan seluruh satuan kerja mitra untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, memperkuat akuntabilitas, serta meminimalkan berbagai kendala dalam implementasi kebijakan keuangan negara.
Capaian Banjarbaru menjadi gambaran bahwa pengelolaan anggaran merupakan pekerjaan kolektif. Perangkat daerah, pengelola keuangan, unsur pengawasan internal dan berbagai pihak terkait harus bekerja secara terkoordinasi agar setiap tahapan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai aturan.
Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah berkontribusi terhadap pencapaian tersebut.
“Penghargaan ini merupakan buah dari komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru dalam membangun tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kinerja,” ujar Lisa.
Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar capaian administratif, tetapi juga bentuk kepercayaan yang harus dijadikan motivasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Prestasi ini menjadi bukti bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas akan berdampak langsung pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Lisa menegaskan capaian tersebut bukan menjadi garis akhir. Pemerintah Kota Banjarbaru tetap harus menjaga disiplin dalam pengelolaan anggaran sehingga setiap program yang menggunakan uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dua predikat terbaik KPPN Awards 2026 sekaligus memperkuat posisi Banjarbaru dalam tata kelola keuangan daerah. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa tertib anggaran bukan hanya persoalan memenuhi prosedur, tetapi bagian dari upaya memastikan kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi pembangunan dan pelayanan publik yang lebih optimal.
