Bukan Sekadar Serap Anggaran, Pemkab Banjar Dorong OPD Kelola Risiko Pembangunan
Banua Tv,Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar mendorong setiap perangkat daerah tidak hanya fokus pada pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Workshop Manajemen Risiko Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di William Tandiono Building, Kecamatan Gambut, Selasa (8/9/2026) pagi.
Workshop dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto dan Auditor Ahli Madya Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Kalsel Mas Agus Sutaryat sebagai narasumber.
Yudi mengatakan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam memastikan tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah dapat dicapai secara efektif dan terukur.
“Pembangunan hari ini menghadapi banyak risiko. Mulai dari perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, kondisi fiskal, dinamika ekonomi, bencana, permasalahan sosial, hingga kelemahan pada dasar keuangan,” ujar Yudi.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyusun program, kegiatan dan anggaran. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu memetakan risiko sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
“Manajemen risiko harus terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Kepala perangkat daerah adalah pemilik risiko di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Ini bukan hanya tanggung jawab pejabat teknis, pengelola SPIP, Inspektorat maupun Bapperida,” tegasnya.
Yudi menilai keberadaan register risiko juga tidak boleh berhenti sebagai kelengkapan administrasi. Dokumen tersebut harus benar-benar digunakan pimpinan sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan langkah pengendalian.
“Kita perlu menghubungkan target kinerja, risiko, pengendalian dan hasil. Keberhasilan pemerintah bukan hanya dari terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, tetapi dari tercapainya sasaran serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” katanya.
Karena itu, hasil workshop diharapkan tidak berhenti pada pemahaman secara teori. Bapperida bersama Inspektorat diminta terus melakukan pengawalan dan pendampingan agar penerapan manajemen risiko benar-benar diterapkan di masing-masing OPD.
“Keberhasilannya harus terlihat dari berkurangnya potensi kegagalan pencapaian sasaran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, membaiknya kualitas pelayanan, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” ucapnya.
Yudi menyebut terdapat dua harapan utama dari pelaksanaan workshop. Pertama, pimpinan OPD memiliki kompetensi dalam menjalankan manajemen risiko di satuan kerja masing-masing.
Kedua, kepala OPD sebagai pemilik risiko diharapkan mampu mengambil langkah penyelesaian ketika muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
“Melalui sinergi Pemkab Banjar dengan BPKP dan seluruh perangkat daerah, saya yakin penerapan manajemen risiko akan memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar,” tambahnya.
