Bukan Sekadar Input Data, DKISP Banjar Perkuat SIPD-RI E-Walidata untuk Wujudkan Satu Data Indonesia
Banua Tv,Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat tata kelola data pemerintahan melalui sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) E-Walidata. Langkah ini diarahkan untuk mendorong tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan serta pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar tersebut berlangsung di Aula Baiman, Bapperida Kabupaten Banjar, Senin (9/11/2026) pagi. Sosialisasi dibuka Kepala DKISP Banjar, Faisal, didampingi Kepala Bidang Statistik dan Persandian Ali Akbar serta Kasi Pengelolaan Data Ade Randa.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Irwan Yunizar dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dan Firman Jati Putra dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar. Keduanya memberikan materi terkait kebijakan SIPD-RI, integrasi data pemerintahan, serta penerapan prinsip Satu Data Indonesia (SDI).
Kepala DKISP Banjar, Faisal, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola data merupakan aspek penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis data. Menurutnya, data yang berkualitas dibutuhkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga penentuan kebijakan pembangunan.
Melalui sosialisasi tersebut, seluruh perangkat daerah diharapkan semakin memahami tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan data. Hal itu mencakup proses pengumpulan, pemeriksaan, pemutakhiran, hingga penyampaian data sesuai standar yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Bidang Statistik dan Persandian DKISP Banjar, Ali Akbar, menjelaskan bahwa E-Walidata memiliki peran strategis dalam memastikan data yang dihasilkan perangkat daerah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Karena itu, pengelolaan data tidak cukup hanya dengan menginput dan mengunggah informasi ke dalam aplikasi.
“Dengan adanya SIPD-RI E-Walidata, diharapkan proses pengelolaan dan koordinasi data antarperangkat daerah dapat berjalan lebih tertib, terintegrasi, dan terarah. Data yang disampaikan harus memiliki kualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Ia menegaskan, kualitas data juga harus didukung kesesuaian terhadap standar data, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi dan data induk yang berlaku. Aspek-aspek tersebut diperlukan agar informasi dari berbagai perangkat daerah dapat terhubung dan digunakan secara konsisten.
Dalam pemaparan materi, Irwan Yunizar dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan kebijakan dan implementasi SIPD-RI, khususnya dalam mendukung integrasi data pemerintahan daerah. Adapun Firman Jati Putra dari BPS Kabupaten Banjar memberikan penguatan mengenai prinsip statistik, standar data, metadata statistik, serta pentingnya kualitas data untuk mendukung pembangunan.
Melalui kegiatan ini, DKISP Banjar mendorong perangkat daerah agar semakin tertib dan bertanggung jawab dalam mengelola data. Upaya tersebut diharapkan memperkuat penerapan Satu Data Indonesia sekaligus mendukung perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang lebih terarah dan tepat sasaran.
