BPSDMD Kalsel Cetak ASN Penggerak Tata Kelola Arsip Lewat Pelatihan Penyusutan Arsip 2026
Banua Tv,Banjarbaru – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di bidang kearsipan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menutup Pelatihan Penyusutan Arsip Tahun 2026, yang diharapkan melahirkan ASN sebagai penggerak pengelolaan arsip yang tertib, profesional, dan akuntabel di setiap perangkat daerah.
Pelatihan yang berlangsung selama delapan hari, sejak 6 hingga 13 Juli 2026 di Kampus I BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, diikuti oleh 30 pejabat fungsional dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Mewakili Kepala BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretaris BPSDMD, Rina Astuti, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan penuh komitmen.
“Atas nama penyelenggara, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan ini dengan semangat, dedikasi, dan
komitmen yang tinggi. Selama beberapa hari terakhir kita bersama mempelajari berbagai materi dan praktik penting yang berkaitan dengan penyusutan arsip,” ujarnya.
Ia berharap seluruh peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di instansi masing-masing.
“Kami berharap setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak dan Ibu dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dengan sebaik-baiknya di unit kerja masing-masing. Jadikan pengetahuan yang telah didapat sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas penyusutan arsip serta mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif demi perbaikan sistem kearsipan secara menyeluruh,” katanya.
Menurut Rina, alumni pelatihan juga diharapkan menjadi motor penggerak dalam membangun sistem kearsipan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
“Saya berharap saudara-saudara menjadi pelopor dan inisiator dalam mewujudkan tata kelola kearsipan yang baik, benar, dan sesuai standar sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Subbidang Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Rajiani, menjelaskan pelatihan difokuskan pada penguatan pemahaman terhadap kebijakan, regulasi, serta keterampilan teknis penyusutan arsip sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan dan regulasi terbaru di bidang kearsipan, sekaligus membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam melaksanakan penyusutan arsip agar pengelolaan arsip menjadi lebih efektif dan efisien,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penyusutan arsip merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan Jadwal Retensi Arsip (JRA) secara tepat.
“Kami juga mendorong terciptanya tata kelola kearsipan yang akuntabel, tertib, dan sesuai standar sebagai bentuk dukungan terhadap transparansi, akuntabilitas pemerintahan, serta memastikan arsip yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Rajiani.
Pada akhir pelatihan, 29 dari 30 peserta dinyatakan lulus dan berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP), sementara satu peserta dinyatakan belum lulus.
BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan penghargaan kepada tiga peserta terbaik, yaitu Hidayah Rohmah Inayah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai peringkat ketiga, Muhammad Jiddan Misbahul Munir dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai peringkat kedua, serta Dhuita Jarida dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Selatan sebagai peringkat pertama.
Melalui pelatihan ini, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan berharap semakin banyak ASN yang mampu menjadi penggerak perubahan dalam membangun sistem kearsipan yang profesional, efisien, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
