Biro Organisasi dan Diskominfo Kalsel Satukan Langkah, Apa Targetnya?
Banua Tv,Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan penyusunan peta proses bisnis elektronik rampung pada Desember 2026 sebagai bagian dari penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Upaya ini dilakukan untuk menyelaraskan proses kerja antarperangkat daerah sekaligus mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan digital.
Percepatan tersebut dibahas dalam Rapat Penyamaan Persepsi Terkait Pemenuhan Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Jumat (23/10/2026).
Kasubbag Tata Laksana Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel, Muhammad Zainur Rahman, mengatakan rapat tersebut bertujuan menyamakan pemahaman antarperangkat daerah mengenai tahapan dan mekanisme penyusunan peta proses bisnis.
“Biro Organisasi berperan membantu dan memberikan asistensi kepada SKPD dalam penyusunan peta proses bisnis. Kami juga bertugas melakukan pembinaan agar setiap perangkat daerah dapat memenuhi dokumen yang diperlukan,” ujarnya.
Menurut Zainur, peta proses bisnis merupakan bagian dari kebutuhan arsitektur SPBE. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memahami keterkaitan dokumen tersebut dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik agar penyusunannya berjalan selaras.
Untuk mempercepat pemenuhan dokumen, Biro Organisasi akan menyampaikan surat kepada 20 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi fokus penyusunan peta proses bisnis dalam arsitektur SPBE. Sementara itu, perangkat daerah lainnya juga akan ditindaklanjuti melalui jadwal penyusunan yang lebih terencana.
“Ke depan, kami akan menyurati 20 SKPD tersebut. Sementara itu, pemenuhan peta proses bisnis bagi perangkat daerah lainnya juga akan ditindaklanjuti dengan jadwal penyusunan yang lebih terencana,” jelasnya.
Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Hasnan Ash Shiddieqy, menjelaskan bahwa rapat tersebut menjadi forum koordinasi untuk menyelesaikan perbedaan pemahaman mengenai substansi dan teknis penyusunan peta proses bisnis.
Ia menegaskan, dokumen peta proses bisnis perlu terintegrasi dengan sistem digital agar dapat menunjang pelaksanaan tata kelola pemerintahan secara lebih efektif.
“Secara materi dan teknis memang terdapat beberapa perbedaan. Namun, karena tujuan utamanya sama, yaitu menyusun peta proses bisnis pemerintah provinsi yang terintegrasi dengan digitalisasi melalui SPBE, maka melalui diskusi tadi kami menyepakati langkah-langkah penyelesaiannya,” kata Hasnan.
Kesepakatan yang dicapai mencakup pembagian tugas, penentuan jadwal penyelesaian, penetapan pihak yang bertanggung jawab, serta keluaran yang diharapkan dari proses penyusunan dokumen.
Kejelasan pembagian tugas dan target tersebut diharapkan membantu setiap pihak menjalankan tanggung jawabnya sehingga penyusunan peta proses bisnis elektronik dapat diselesaikan sesuai jadwal.
“Harapannya, pada Desember ini kita bisa menyelesaikannya dalam bentuk peta proses bisnis yang terdigitalisasi melalui SPBE. Dengan adanya kesepakatan dan kerja sama ini, setiap pihak memiliki kejelasan mengenai tugas dan target penyelesaiannya,” ungkapnya.
Selain memperjelas proses kerja antarperangkat daerah, penyelesaian peta proses bisnis elektronik diharapkan mendukung peningkatan nilai evaluasi pemerintahan digital di lingkungan Pemprov Kalsel.
Evaluasi SPBE kini berkaitan dengan penilaian Indeks Pemerintah Digital (Pemdi). Penilaian yang dijadwalkan pada awal Januari tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong percepatan pemenuhan dokumen pendukung oleh perangkat daerah.
Melalui koordinasi Biro Organisasi dan Diskominfo Kalsel, penyusunan peta proses bisnis diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi. Dokumen tersebut juga ditujukan untuk memperkuat integrasi proses kerja antarperangkat daerah dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, terukur, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
