Bendahara KDKMP Dibekali Pelatihan dan Sertifikasi, Kementerian Koperasi Perkuat Tata Kelola Keuangan
Banua Tv, Banjarmasin – Kementerian Koperasi Republik Indonesia memperkuat kompetensi bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui pelatihan dan sertifikasi. Langkah ini diarahkan untuk membangun pengelolaan keuangan koperasi yang tertib, transparan, profesional, dan akuntabel guna mendukung operasionalisasi KDKMP di seluruh Indonesia.
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi RI, Niken Wulandari, menyampaikan hal tersebut usai membuka Pelatihan dan Sertifikasi Peningkatan Kompetensi Bendahara KDKMP di Banjarmasin, Selasa (10/11/2026). Ia hadir mewakili Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi.
Menurut Niken, peningkatan kapasitas bendahara menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk memastikan sumber daya manusia koperasi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pemerintah pusat, lanjutnya, telah menyalurkan dana dekonsentrasi ke seluruh provinsi agar pemerintah daerah dapat mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi bendahara KDKMP.
“Harapannya, sumber daya manusia atau peningkatan kapasitas dan kompetensi bendahara KDKMP dapat lebih meningkat, sehingga pengelolaan koperasi menjadi transparan, profesional, dan akuntabel. Dengan demikian, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa berdaya dan berjaya,” ujarnya.
Niken menegaskan, tanggung jawab bendahara tidak hanya sebatas memahami administrasi dan tata kelola keuangan. Mereka juga dituntut memiliki keterampilan, integritas, serta kedisiplinan dalam mengelola keuangan koperasi.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penertiban administrasi simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Bendahara juga diharapkan mampu mengidentifikasi sumber pembiayaan alternatif yang dapat mendukung pengembangan usaha koperasi.
Namun, keberhasilan pengelolaan koperasi tidak dapat bertumpu pada bendahara seorang diri. Diperlukan sinergi antara bendahara, pengurus koperasi, kepala desa, dan pemangku kepentingan lainnya agar pengelolaan organisasi maupun keuangan berjalan sesuai tanggung jawab masing-masing.
“Oleh karena itu, perlunya kerja sama antara bendahara, pengurus, kepala desa, dan stakeholder lainnya. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan perekonomian di desa, desanya lebih maju, dan masyarakatnya lebih sejahtera,” jelasnya.
Melalui pelatihan dan sertifikasi tersebut, Kementerian Koperasi berharap bendahara KDKMP di Kalimantan Selatan semakin siap menjalankan fungsi pengelolaan keuangan secara tertib dan bertanggung jawab. Penguatan kompetensi ini diharapkan menjadi salah satu fondasi agar koperasi dapat berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat desa maupun kelurahan.
