Balangan Susun Ulang Prioritas Pembangunan Setelah Anggaran Berkurang Rp54 Miliar
Banua Tv,Balangan – Pemerintah Kabupaten Balangan mulai menyusun ulang skala prioritas pembangunan setelah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak pada penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Penyesuaian tersebut disampaikan melalui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (3/8/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, mengatakan perubahan APBD dilakukan sebagai langkah menyesuaikan kondisi fiskal daerah setelah adanya kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi alokasi dana transfer.
Menurutnya, salah satu penyebab utama berkurangnya anggaran adalah pemotongan dana desa yang dialihkan untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.
“Secara keseluruhan tidak banyak berubah, namun ada pengurangan anggaran karena pemotongan dana desa dari pemerintah pusat lebih dari Rp50 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pendirian Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Fakhriyanto menjelaskan, kebijakan tersebut menyebabkan anggaran Kabupaten Balangan berkurang sekitar Rp54 miliar. Di sisi lain, peningkatan pendapatan pada perubahan APBD 2026 hanya diproyeksikan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan agar tetap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kami memilah kembali program yang menjadi prioritas, mana yang dapat ditunda, bahkan dibatalkan, dengan tetap memperhatikan perkembangan dan mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan,” katanya.
Meski menghadapi penyesuaian anggaran, Pemerintah Kabupaten Balangan memastikan arah pembangunan tidak berubah dan tetap berpedoman pada enam prioritas pembangunan daerah tahun 2026.
Prioritas tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan kehidupan sosial, budaya serta keagamaan, hingga peningkatan kualitas birokrasi yang inovatif dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pemerintah daerah berharap perubahan APBD 2026 tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi daerah, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
