Ancaman Digital Kian Beragam, Pemprov Kalsel Siapkan Rekomendasi Perlindungan Anak Lintas Sektor
in , ,

Ancaman Digital Kian Beragam, Pemprov Kalsel Siapkan Rekomendasi Perlindungan Anak Lintas Sektor

Ancaman Digital Kian Beragam, Pemprov Kalsel Siapkan Rekomendasi Perlindungan Anak Lintas Sektor

Banua Tv, KALSEL – Perundungan siber, eksploitasi seksual daring, penyalahgunaan data pribadi, hingga konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan (AI) menjadi tantangan baru dalam perlindungan anak. Menghadapi risiko tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai memperkuat arah kebijakan perlindungan anak di ruang digital melalui penyusunan rekomendasi lintas sektor.

Upaya itu dilakukan melalui Konsolidasi Tim Kecil Provinsi Kalimantan Selatan dalam Penyempurnaan Policy Brief terkait Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalsel tersebut berlangsung di Aula DP3AKB Kalsel, Senin (16/11/2026).

Konsolidasi ini merupakan tindak lanjut Lokakarya Nasional Pengintegrasian Pelindungan Anak di Ruang Digital ke dalam Kebijakan Daerah. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan rancangan policy brief yang telah disusun tim provinsi, sekaligus merumuskan rekomendasi agar perlindungan anak dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan, perencanaan, program, penganggaran, hingga layanan pemerintah daerah.

Kepala DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah, mengatakan ruang digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak. Kondisi tersebut membuat pola perlindungan perlu berkembang, seiring munculnya berbagai risiko yang tidak hanya terjadi di lingkungan fisik.

“Perlindungan anak tidak lagi hanya berfokus pada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara langsung, tetapi juga harus diperluas hingga ke ruang digital. Terlebih, perkembangan teknologi saat ini menghadirkan tantangan baru, termasuk penyalahgunaan AI untuk menghasilkan konten manipulatif yang dapat merugikan anak,” ujarnya.

Menurut Husnul, perlindungan di ruang digital membutuhkan langkah yang terintegrasi. Anak perlu memperoleh akses terhadap teknologi sekaligus pemahaman dan perlindungan agar dapat menggunakannya secara aman. Upaya tersebut mencakup pencegahan, peningkatan pemahaman, serta penguatan mekanisme penanganan kekerasan dan eksploitasi.

Penguatan kebijakan daerah ini juga dikaitkan dengan komitmen pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas, serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring Tahun 2025–2029.

Husnul berharap konsolidasi tersebut dapat menyatukan pemahaman perangkat daerah sekaligus menghimpun masukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dengan begitu, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan lebih terukur, realistis, dan dapat diterapkan.

“Perlindungan anak di ruang digital bukan hanya menjadi tanggung jawab DP3AKB, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Karena itu, diperlukan kesamaan pemahaman dan komitmen bersama agar rekomendasi yang dirumuskan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program nyata sesuai kewenangan masing-masing,” tegasnya.

Pembahasan melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Bappeda, Biro Hukum, Dinas Pendidikan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Penyempurnaan materi juga mendapat arahan dan pendampingan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Kementerian Dalam Negeri.

Konsolidasi dijadwalkan berlanjut pada hari kedua dengan melibatkan perangkat daerah terkait lainnya. Pembahasan lanjutan diarahkan pada perumusan langkah pencegahan, penanganan, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor berdasarkan tugas serta fungsi masing-masing instansi.

Tinggalkan Balasan

Kualitas Jalan dan Jembatan Tak Cukup dari Perencanaan, PUPR Kalsel Bekali Tenaga Konstruksi