Harga Pakan Ikan Naik Empat Kali, Pembudidaya Banjar Minta Dukungan Pemerintah Pusat
Banua Tv,Banjar – Kenaikan harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual ikan membuat biaya produksi pembudidaya di Kabupaten Banjar semakin berat. Persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Banjar kepada Komisi IV DPR RI saat kunjungan kerja di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kecamatan Karang Intan, Jumat (13/11/2026).
Kepala DKPP Kabupaten Banjar, Sipliansyah Hartani, mengatakan kenaikan harga pakan menjadi kendala utama karena berpengaruh langsung terhadap keuntungan pembudidaya. Menurutnya, harga pakan telah mengalami kenaikan hingga empat kali, sedangkan harga jual ikan di pasaran tidak meningkat secara sebanding.
“Kondisi ini tentu berdampak terhadap keuntungan para pembudidaya yang semakin berkurang. Biaya produksi meningkat, tetapi harga ikan di pasaran kenaikannya tidak terlalu signifikan,” ungkapnya.
Selain harga pakan, ketersediaan benih ikan berkualitas juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Kabupaten Banjar memiliki sejumlah fasilitas pembenihan, antara lain BPBAT Mandiangin, Balai Benih Ikan (BBI) Sentra milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta BBI milik Pemerintah Kabupaten Banjar di Karang Intan.
Namun, fasilitas tersebut dinilai masih perlu diperkuat agar mampu memenuhi kebutuhan pembudidaya. Sipliansyah juga menyoroti kondisi indukan ikan pada sejumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang membutuhkan peremajaan untuk menjaga kualitas benih.
“Benih berkualitas sangat menentukan keberhasilan usaha budi daya. Karena itu, peremajaan indukan perlu menjadi perhatian agar produksi benih dapat memenuhi standar kualitas yang diharapkan,” jelasnya.
Aspirasi berikutnya menyangkut keterbatasan sarana transportasi air bagi penyuluh perikanan, terutama yang bertugas di Kecamatan Aranio. Pemerintah daerah telah menyediakan kendaraan operasional roda dua, tetapi kondisi geografis wilayah perairan membutuhkan dukungan transportasi tambahan agar pendampingan kepada pembudidaya dapat berjalan lebih optimal.
Sipliansyah berharap persoalan tersebut dapat menjadi bahan perjuangan Komisi IV DPR RI untuk mendorong dukungan anggaran maupun program dari pemerintah pusat.
“Kami berharap apa yang telah disampaikan ini setidaknya menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi IV DPR RI. Mudah-mudahan aspirasi tersebut dapat direalisasikan pada tahun mendatang,” harapnya.
Di sisi lain, ia menyambut baik wacana pembangunan pabrik pakan ikan yang diharapkan dapat menyediakan pakan dengan harga lebih terjangkau. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai berpotensi membantu menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing usaha perikanan budidaya.
Kabupaten Banjar juga tengah mendorong pengembangan Kampung Budidaya Papuyu sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Sementara itu, pengembangan kampung budidaya ikan haruan atau gabus telah diarahkan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah.
Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI tersebut turut didampingi Wakil Bupati Banjar dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Pemerintah Kabupaten Banjar berharap pertemuan tersebut memperkuat sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam menjawab kebutuhan pembudidaya, mulai dari sarana produksi hingga infrastruktur pendukung.
