200 Bendahara KDKMP Ikuti Pelatihan, Pemprov Kalsel Dorong Koperasi Segera Beroperasi
Banua Tv, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kapasitas pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), khususnya bendahara, guna mendorong percepatan operasionalisasi koperasi di seluruh daerah. Sebanyak 200 peserta dari Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala mengikuti Pelatihan dan Kompetensi Bendahara KDKMP Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut dibuka di Banjarmasin, Selasa (10/11/2026), dengan sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin yang dibacakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Rahmaddin MY.
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koperasi Republik Indonesia atas dukungan penyelenggaraan pelatihan melalui alokasi APBN dekonsentrasi. Kegiatan ini dinilai menjadi langkah strategis untuk menyiapkan pengelola koperasi yang mampu menjalankan administrasi dan pengelolaan keuangan secara profesional.
Muhidin menjelaskan, pembentukan KDKMP di Kalimantan Selatan telah mencapai 100 persen, dengan total 2.013 koperasi berbadan hukum sejak 30 Juni 2025. Program tersebut kemudian diluncurkan Presiden Republik Indonesia pada 21 Juli 2025 secara virtual sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat berbasis desa dan kelurahan.
Namun, pembentukan kelembagaan masih perlu diikuti penguatan operasional. Berdasarkan data per 10 November 2026, dari 2.013 KDKMP di Kalsel, sebanyak 538 koperasi telah membangun gedung atau gerai. Sebanyak 431 gerai dilaporkan telah mencapai progres pembangunan 100 persen, sedangkan 246 KDKMP telah menjalani proses verifikasi dan validasi oleh tim kabupaten/kota.
Menurut Muhidin, capaian tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar koperasi tidak hanya terbentuk secara kelembagaan atau memiliki bangunan fisik, tetapi juga mampu beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bendahara menjadi salah satu unsur penting dalam upaya tersebut. Peran mereka berkaitan langsung dengan tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan koperasi. Karena itu, kompetensi bendahara diperlukan untuk mendukung tata kelola koperasi yang sehat dan berkelanjutan.
Melalui program APBN dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Kalimantan Selatan memperoleh alokasi pelatihan dan kompetensi bagi 800 bendahara KDKMP. Pada pelaksanaan kali ini, sebanyak 200 peserta mengikuti kegiatan, terdiri dari 100 orang asal Kabupaten Banjar dan 100 orang dari Kabupaten Barito Kuala.
Gubernur berharap para peserta memanfaatkan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme sehingga materi yang diperoleh dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan koperasi di wilayah masing-masing.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan silaturahmi antara pengelola koperasi, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung percepatan operasionalisasi KDKMP.
“Semoga pelatihan ini dapat berlangsung dengan baik, sukses, dan lancar, serta dapat lebih memperkuat jalinan silaturahmi di daerah dalam rangka upaya percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tingkat Provinsi Kalimantan Selatan,” sebut Rahmaddin MY.
Pemprov Kalsel berharap peningkatan kompetensi sumber daya manusia tersebut dapat mendukung KDKMP menjadi penggerak ekonomi masyarakat, memperkuat kemandirian desa dan kelurahan, serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah.
