BPSDMD Kalsel Bekali ASN Kompetensi Legal Drafting, Dorong Regulasi Daerah Lebih Berkualitas
Banua Tv, Banjarmasin – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menyusun produk hukum melalui Pelatihan Penyusunan Produk Hukum atau Legal Drafting Tahun 2026. Kegiatan ini diarahkan untuk mendorong lahirnya regulasi daerah yang berkualitas, sistematis, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pelatihan yang dilaksanakan secara daring pada Selasa (10/11/2026) tersebut diikuti ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Peserta mengikuti pembelajaran secara mandiri dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun kediaman masing-masing.
Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah, melalui Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Sarah Hidayani, menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan taat hukum.
Menurut Sarah, kemampuan merancang regulasi menjadi aspek penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Produk hukum tidak cukup hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga harus memiliki kejelasan norma, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta menjawab kebutuhan masyarakat.
“ASN harus memiliki kemampuan merancang regulasi yang tepat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan kepastian hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, kualitas regulasi turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum, iklim investasi, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, peningkatan kapasitas ASN dalam bidang perancangan peraturan perundang-undangan dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan.
“Peserta akan dibekali pemahaman secara komprehensif, mulai dari perencanaan regulasi, teknik perumusan norma hukum, penggunaan bahasa hukum yang tepat, hingga harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan diharapkan sah secara hukum, implementatif, serta selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kasubbid Kompetensi Inti Jabatan Administrasi, Ratih Puspasari, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelatihan bertujuan agar peserta memahami kerangka hukum dan mampu menerapkan standar penyusunan produk hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan menyusun naskah akademik, merancang peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, mengelola program legislasi, serta memahami prosedur formal pembentukan produk hukum.
Pelatihan berlangsung selama satu hari dan diikuti minimal 40 ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, beserta partisipan lainnya. Materi disampaikan oleh sejumlah narasumber dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, yakni Kepala Biro Hukum Guntur Ferry Fahtar, Kabag Peraturan Perundang-undangan Provinsi Yayan Supiani, Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Penetapan M. Zainul Yasni, serta Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Bambang Restu Revianto. Sarah Hidayani juga turut menjadi pemateri.
Melalui kegiatan ini, BPSDMD Kalsel berharap kemampuan ASN dalam merancang dan menyusun produk hukum semakin meningkat. Dengan kompetensi tersebut, regulasi daerah diharapkan lebih berkualitas, harmonis, dan mampu menjadi landasan kuat bagi pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kalimantan Selatan
