IP ASN Kalsel Capai 82,77, Tinggal 0,23 Poin dari Target 2026, Mengapa 22 SKPD Belum Tercapai?
Banua Tv, Banjarbaru – Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mencapai 82,77 hingga 6 November 2026. Meski sudah masuk kategori tinggi dan mendekati target tahunan sebesar 83, capaian tersebut masih menyisakan pekerjaan bagi 22 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum memenuhi target.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, saat Rapat Koordinasi Pengukuran IP ASN Tahun 2026 di Banjarbaru, Senin (9/11/2026). Ia meminta seluruh perangkat daerah memanfaatkan sisa waktu hingga akhir tahun untuk menuntaskan indikator dan memperbarui data kepegawaian.
“Sampai dengan tanggal 6 November 2026, capaian kita tercatat 82,77. Angka ini sudah berada pada kategori tinggi, dan jaraknya tinggal 0,23 poin dari target. Pekerjaan yang tersisa sebenarnya tidak berat, tetapi menuntut penyelesaian yang cermat pada sisa waktu yang ada,” ujar Syarifuddin.
Pengukuran IP ASN mencakup empat dimensi utama, yakni kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dari keempat dimensi tersebut, kompetensi memiliki bobot terbesar sehingga pemenuhan hak pengembangan kompetensi pegawai perlu dipastikan terlaksana dan terdokumentasi dengan baik.
Berdasarkan data per 6 November 2026, dari 49 SKPD induk di lingkungan Pemprov Kalsel, sebanyak 27 SKPD atau 55,1 persen telah mencapai target. Sementara 22 SKPD lainnya atau 44,9 persen masih perlu meningkatkan capaian.
Syarifuddin meminta perangkat daerah segera memeriksa dan melengkapi data riwayat pendidikan, sertifikat pelatihan, penilaian kinerja, hingga catatan kehadiran dan disiplin. Pemutakhiran tersebut ditargetkan rampung paling lambat 31 Desember 2026.
“Saya meminta seluruh perangkat daerah menuntaskan pemutakhiran data kepegawaian pegawainya, mulai dari riwayat pendidikan, sertifikat pelatihan, penilaian kinerja, hingga catatan kehadiran dan disiplin. Selisih yang tipis dari target sering bersumber dari dokumen yang belum terunggah. Hal ini hendaknya segera diperiksa kembali,” tegasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel, Noryadi, menjelaskan bahwa pengukuran IP ASN merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019. Dari total 20.565 pegawai Pemprov Kalsel yang terdiri atas PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu, pengukuran dilakukan terhadap 14.162 pegawai, yakni 9.356 PNS dan 4.806 PPPK.
“Capaian IP ASN sampai dengan 6 November 2026 adalah 82,77 dari target 83 atau sebesar 99,7 persen dengan kategori tinggi. Capaian ini meningkat sebesar 0,15 poin dibandingkan tahun 2025, ketika target kita 82 dengan realisasi 82,62 atau sebesar 100,8 persen,” jelas Noryadi.
Menurut Noryadi, nilai IP ASN juga menjadi salah satu indikator dalam penghitungan Predikat Kinerja Organisasi (PKO) serta menjadi data masukan bagi manajemen talenta untuk mendukung pengukuran Indeks Sistem Merit di Kalimantan Selatan. Pemprov Kalsel juga berencana memberikan penghargaan kepada perangkat daerah dengan capaian terbaik peringkat pertama hingga ketiga pada 2026, mencakup kategori dinas/badan, biro, UPT/UPPD, serta satuan pendidikan.
Rapat koordinasi yang turut menghadirkan narasumber dari Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarbaru tersebut diharapkan memperkuat koordinasi seluruh perangkat daerah. Dengan pemenuhan indikator dan pembaruan data yang lebih tertib, Pemprov Kalsel menargetkan profesionalitas ASN semakin meningkat dan berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
