Kesenjangan Literasi Antarwilayah Jadi Sorotan, Kalsel Siapkan Grand Design hingga 2045
Banua Tv,Banjarbaru – Kesenjangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) antarwilayah menjadi salah satu tantangan yang ingin diatasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyusunan Grand Design Pengembangan Literasi 2026–2045. Dokumen perencanaan jangka panjang ini disiapkan untuk memperkuat pemerataan akses pengetahuan dan pengembangan literasi di 13 kabupaten/kota.
Penyusunan tersebut dibahas dalam Ekspose Laporan Pendahuluan Grand Design Pengembangan Literasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026–2045 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel di Ruang Rapat Thamrin Bappeda, Banjarbaru, Selasa (20/10/2026).
Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Suprapti Tri Astuti, melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Didip Sasmitoadi, menegaskan bahwa grand design diperlukan sebagai pedoman terpadu bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan literasi hingga dua dekade mendatang.
“Penyusunan Grand Design Pengembangan Literasi 2026–2045 ini menjadi prasyarat krusial untuk mendukung lima agenda transformasi dalam Visi RPJPD Kalsel 2025–2045, yakni menjadikan Kalsel sebagai Gerbang Logistik Kalimantan yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Didip, tantangan pengembangan literasi tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal, tetapi juga ketimpangan capaian literasi di antara daerah. Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel pada 2025 mencapai 76,10 atau masuk kategori tinggi, rata-rata lama sekolah masyarakat masih 8,81 tahun, setara kelas 2 SMP.
Dari 3,21 juta penduduk berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 57,3 persen disebut masih berpendidikan maksimal lulusan SMP. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam merancang kebijakan pengembangan sumber daya manusia melalui penguatan literasi.
“Tantangan riil di lapangan tidak hanya terkait jenjang pendidikan formal, tetapi juga kesenjangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang sangat mencolok. IPLM Kalsel berada di angka 25,16. Namun, ketimpangan antarwilayah sangat tajam. Kabupaten Tabalong mencatat IPLM tertinggi sebesar 28,82, sementara Kabupaten Barito Kuala masih di angka 1,12, diikuti Tanah Laut di angka 4,33. Kesenjangan inilah yang harus kita urai dan tuntaskan,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kalsel berupaya mengintegrasikan berbagai program literasi yang selama ini masih berjalan secara parsial. Grand design yang disusun akan mencakup tujuh dimensi, yakni literasi baca-tulis, digital, finansial, sains dan numerasi, budaya dan kewargaan, informasi dan media, serta literasi perpustakaan.
Pendekatan tersebut diharapkan memperluas pemahaman tentang literasi, tidak terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup keterampilan yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Penyusunan dokumen dilakukan secara swakelola dengan masa kerja 75 hari kalender. Prosesnya melibatkan tim ahli multidisiplin serta pengumpulan data melalui survei kuesioner terhadap 601 responden yang tersebar secara proporsional di 13 kabupaten/kota.
“Penyusunan dokumen ini dilaksanakan secara swakelola dengan masa kerja 75 hari kalender, melibatkan tim ahli multidisiplin serta metode pengumpulan data survei kuesioner kepada 601 responden yang tersebar proporsional di 13 kabupaten/kota. Kita memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar intervensi kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis data,” tambahnya.
Didip juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, akademisi, komunitas literasi, dan media dalam mendukung pelaksanaan program. Sinergi lintas sektor diperlukan agar arah kebijakan yang disusun dapat diterapkan secara nyata dan berkelanjutan.
“Dengan sinergi yang solid, Grand Design Literasi 2026–2045 tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas, melainkan panduan aksi nyata dalam mencetak SDM Banua yang adaptif, berdaya saing tinggi, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
