Belajar dari Kalsel, Wamenko Pangan Siapkan Gerakan Terpadu Karhutla di Kalteng dan Sumsel
Banua Tv,Banjar – Strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara terpadu di Kalimantan Selatan direncanakan menjadi acuan bagi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Pemerintah akan mendorong gerakan serupa dengan mengutamakan lokasi prioritas serta melibatkan pemerintah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat.


Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan rencana tersebut setelah memimpin Apel Penanganan Karhutla di Pos Lapangan Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Minggu (11/10/2026).
“Kalimantan Selatan ini harapan kami bisa direplikasi untuk daerah Kalimantan Tengah yang hari ini juga sangat krusial dan Sumatera Selatan juga sama krusial,” ujarnya.
Hanif menjelaskan, pemerintah berencana mengundang jajaran terkait di Kalimantan Tengah pada pekan berikutnya untuk membangun gerakan serupa bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Setelah itu, pendekatan yang sama direncanakan diterapkan di Sumatera Selatan pada minggu berikutnya.
Menurut Hanif, penanganan karhutla membutuhkan penentuan lokasi prioritas karena sumber daya yang tersedia tidak dapat dikerahkan secara merata ke seluruh wilayah dalam waktu bersamaan. Dengan menentukan titik yang membutuhkan penanganan segera, dukungan personel dan peralatan diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih terarah.
Di Kalimantan Selatan, strategi terpadu tersebut menyasar sekitar 10.000 hektare lahan dengan karakteristik berbeda, meliputi persawahan bekas panen atau gagal panen serta kawasan gambut.

Penanganan di lahan persawahan dilakukan melalui pembalikan tanah untuk mengolah sisa tanaman yang berpotensi menjadi bahan bakar kebakaran. Sementara itu, kawasan gambut ditangani melalui pembasahan untuk menjaga kelembapan lahan dan menekan risiko kebakaran.
Pemerintah juga melibatkan sekitar 350 pelaku usaha untuk mendukung penanganan melalui personel dan peralatan. Korem 101/Antasari menyiapkan 15 unit mobil tangki air, sedangkan pihak swasta menyediakan sekitar 30 unit tambahan. Hampir 50 unit peralatan pembalik tanah turut disiapkan.
Khusus kawasan gambut seluas sekitar 1.650 hektare, pemerintah merencanakan pembasahan melalui peningkatan muka air Sungai Martapura dengan berkoordinasi bersama instansi teknis terkait.
Hanif menargetkan langkah penanganan di Kalimantan Selatan dapat berjalan dalam waktu satu minggu. Pelaksanaannya tetap akan menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan karhutla di daerah harus mengacu pada arahan dan mandat pemerintah pusat, termasuk Instruksi Presiden terkait penanganan karhutla tahun 2026 sebagaimana disampaikannya dalam kesempatan tersebut.
Melalui rencana perluasan gerakan ke Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, pemerintah berharap koordinasi lintas sektor dan penentuan lokasi prioritas dapat mendukung penanganan karhutla yang lebih terarah. Penerapan strategi di setiap daerah tetap memerlukan penyesuaian dengan kondisi lahan, tingkat kerawanan, serta sumber daya yang tersedia.


