Ketahanan Pangan Bukan Sekadar Produksi Beras, ULM Soroti Tantangan Tata Kelola dan Distribusi
Banua Tv,Banjarmasin — Ketahanan pangan nasional tidak cukup diukur dari jumlah produksi dan ketersediaan beras. Tata kelola pemerintahan, distribusi, perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga kesejahteraan petani turut menentukan kemampuan negara menjamin kebutuhan pangan masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam Seminar Nasional Forum Publik 2026 bertema “Ketahanan Pangan Nasional: Tantangan, Kebijakan, dan Strategi Masa Depan Indonesia” dengan tajuk “Siapa yang Menjamin Pangan Kita?”. Kegiatan yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) itu berlangsung di Lecture Theatre FISIP ULM, Banjarmasin, Jumat (9/10/2026).
Seminar tersebut menghadirkan sejumlah unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk membahas tantangan serta strategi penguatan ketahanan pangan. Hadir di antaranya Rektor ULM Dr. Iwan Aflanie, dr., M.Kes., Sp.F., SH, Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR., S.Far., Apt., M.M., Dekan FISIP ULM Dr. Irwansyah, S.Sos., M.Si., Founder Arboretum Ayu Tirta Chendrawan Sugianto, serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
Dalam sambutannya, Rektor ULM menegaskan bahwa persoalan pangan memiliki dimensi yang luas dan berkaitan dengan berbagai aspek pembangunan. Karena itu, upaya memperkuat ketahanan pangan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi serta koordinasi antarlembaga.
“Ketahanan pangan bukan sekadar persoalan produksi pangan atau ketersediaan beras dan bahan makanan lainnya. Persoalan pangan jauh lebih luas karena berkaitan dengan ekonomi, kebijakan fiskal, lingkungan hidup, perubahan iklim, distribusi, kesejahteraan masyarakat, bahkan stabilitas sosial dan negara,” ungkapnya.
Menurut Rektor, pertanyaan “Siapa yang Menjamin Pangan Kita?” menjadi refleksi penting untuk melihat bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan dilaksanakan dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat.
Dari perspektif administrasi publik, ketahanan pangan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang efektif. Perencanaan yang matang, penggunaan data akurat, dan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan mulai dari produksi, distribusi, hingga pengolahan pangan.
Rektor juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas disiplin ilmu. Kajian pertanian, ekosistem, dan tata kelola air, menurutnya, perlu terhubung dengan administrasi publik agar kebijakan yang disusun dapat menjawab persoalan di lapangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia turut menegaskan komitmen ULM dalam mewujudkan Kampus Berdampak. Perguruan tinggi, menurutnya, tidak cukup hanya menghasilkan keluaran (output), tetapi juga perlu menunjukkan hasil atau outcome yang terukur dan dirasakan masyarakat.
Komitmen tersebut sejalan dengan motto ULM, “Think, Act, and Impact.” Prinsip Think menekankan pentingnya berpikir berdasarkan ilmu pengetahuan, data, dan argumentasi ilmiah. Act berarti bertindak dengan integritas dan tanggung jawab, sedangkan Impact menekankan perubahan terukur yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan dan Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Ir. H. Ariadi Noor, M.Si., menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan seminar yang mengangkat isu strategis bagi pembangunan daerah dan nasional.
Ia menyoroti karakteristik Kalimantan Selatan yang memiliki lahan rawa dan pasang surut sebagai salah satu sumber produksi beras. Potensi tersebut perlu dikelola dengan baik agar dapat mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.
Namun, upaya tersebut menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pengelolaan tata air, alih fungsi lahan pertanian, regenerasi petani, hingga perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi.
Menurutnya, berbagai tantangan tersebut membutuhkan tata kelola yang baik, koordinasi antarlembaga, perencanaan yang matang, serta penggunaan data yang akurat agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.
Ia juga menekankan peran lulusan Administrasi Publik dalam mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan melalui kajian akademik, penelitian, serta kolaborasi dengan perangkat daerah.
Kepada mahasiswa, ia berharap seminar tersebut dapat memperluas wawasan dan mendorong lahirnya gagasan konstruktif untuk memperkuat kebijakan publik, terutama dalam menghadapi persoalan ketahanan pangan.
Ketua Pelaksana Seminar Nasional Forum Publik 2026, Khayatu Azzahra, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dirancang sebagai wadah diskusi dan pertukaran pemikiran mengenai ketahanan pangan nasional.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia yang telah berkenan hadir dan memberikan wawasan dalam kegiatan tersebut. Apresiasi juga diberikan kepada ULM, FISIP ULM, pihak pendukung, panitia, serta peserta yang berkontribusi dalam penyelenggaraan Forum Publik 2026.
Khayatu berharap seminar tersebut dapat meningkatkan kepedulian sekaligus mendorong pemikiran bersama dalam menghadapi tantangan pangan nasional.
Melalui forum ini, ULM berharap dialog antara mahasiswa, akademisi, pemerintah, dan masyarakat dapat berkembang menjadi kolaborasi yang lebih konkret. Pertukaran gagasan diharapkan tidak berhenti pada diskusi, tetapi turut menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.
