Ada Benda Pusaka Kalsel di Belanda, Gubernur Muhidin Langsung Perintahkan Sekda Siapkan Surat
Banua Tv,Banjarmasin – Upaya membuka kembali pembicaraan mengenai aset dan benda bersejarah asal Kalimantan Selatan yang berada di Belanda menjadi salah satu agenda penting dalam pertemuan Gubernur Kalsel H Muhidin dengan Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Adriaan Palm.
Pertemuan berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Kalsel, Banjarmasin, Senin (5/10/2026). Selain membahas peluang kerja sama di sejumlah sektor, pertemuan tersebut juga menyinggung keberadaan benda pusaka dan koleksi intan asal Kalimantan Selatan yang saat ini berada di Belanda.
Muhidin mengatakan, pihak Belanda membuka peluang bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyampaikan surat resmi terkait aset-aset bersejarah tersebut.
Kesempatan itu langsung ditindaklanjuti Muhidin dengan meminta Sekda Kalsel Muhammad Syarifuddin bersama jajaran terkait menyiapkan surat resmi.
“Saya perintahkan Pak Sekda dengan rekan-rekan lain, mulai hari ini sampai malam, harus besok sudah selesai suratnya,” tegasnya.
Surat tersebut nantinya juga akan disampaikan kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Muhidin berharap pembahasan mengenai aset bersejarah itu dapat kembali dibawa dalam komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Belanda.
Momentum tersebut dinilai penting karena Menteri Kebudayaan RI dijadwalkan melakukan kunjungan ke Belanda dalam waktu dekat. Muhidin berharap agenda tersebut dapat dimanfaatkan untuk membahas kemungkinan pengembalian aset bersejarah yang memiliki keterkaitan dengan Kalimantan Selatan.
Namun, proses pengembalian aset tersebut belum dapat dipastikan. Muhidin mengatakan masih diperlukan pembicaraan lebih konkret antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda.
“Beliau tidak bisa memastikan apakah itu bisa dikembalikan atau tidak. Karena itu perlu pembicaraan yang lebih konkret antara Indonesia dengan pemerintah Belanda,” jelas Muhidin.
Persoalan aset sejarah menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut, di samping sejumlah peluang kerja sama antara Kalsel dan Belanda.
Salah satunya berkaitan dengan pengelolaan infrastruktur pengendali banjir atau Riam Kiwa. Muhidin menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut telah mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, termasuk untuk proses pembebasan lahan.
Pemprov Kalsel juga membuka peluang dukungan dari Belanda dalam hal desain kawasan setelah pembangunan infrastruktur selesai. Lahan di sekitar saluran diharapkan dapat dikembangkan menjadi kawasan pertanian dan persawahan.
Menurut Muhidin, meskipun produksi beras Kalimantan Selatan saat ini berada dalam kondisi surplus, peningkatan produksi tetap diperlukan agar daerah juga dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan wilayah lain.
Isu lingkungan turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Muhidin menyampaikan kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya terkait pengelolaan kawasan gambut.
Indonesia sebelumnya telah mendapatkan bantuan water bombing dari Belanda dalam mendukung penanganan karhutla. Namun, menurut Muhidin, pengelolaan gambut di Kalimantan Selatan memiliki tantangan tersendiri karena sebagian kawasan telah dimanfaatkan masyarakat.
Karena itu, diperlukan desain pengelolaan yang tepat agar kawasan gambut tetap dapat dimanfaatkan tanpa meningkatkan risiko kebakaran yang meluas.
“Yang jelas kita saat ini mungkin bagaimana desain gambut itu supaya jangan terbakar secara meluas,” katanya.
Selain membahas kerja sama pembangunan dan lingkungan, Wakil Duta Besar Belanda juga menanyakan kondisi masyarakat Kalimantan Selatan, termasuk aktivitas dan pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan.
“Kita jawab bahwa kita ini ada petani, ada pegawai, ada pekerja. Artinya merata,” ujar Muhidin.
Pertemuan tersebut kemudian menjadi ruang untuk membahas berbagai peluang kerja sama Kalsel-Belanda, mulai dari pengelolaan infrastruktur dan gambut hingga persoalan warisan sejarah.
Khusus terkait aset sejarah, Pemprov Kalsel kini menyiapkan langkah administratif melalui surat resmi. Selanjutnya, pembahasan akan diarahkan pada komunikasi yang lebih konkret antara pemerintah Indonesia dan Belanda untuk mengetahui kemungkinan tindak lanjut terhadap aset-aset yang memiliki nilai sejarah bagi Kalimantan Selatan.
