Kalsel Perkuat Pengawasan Pangan Segar, Pelaku Usaha Didorong Segera Registrasi
Banua Tv, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dengan mendorong pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), segera memenuhi ketentuan registrasi dan sertifikasi produk.
Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Penerbitan dan Pembinaan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Senin (28/9/2026).
Penguatan registrasi menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pangan yang beredar tidak hanya tersedia, tetapi juga memenuhi ketentuan keamanan dan layak dikonsumsi masyarakat.
Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman, mengatakan registrasi PSAT diperlukan untuk memastikan produk pangan memiliki kejelasan asal dan memenuhi persyaratan keamanan pangan.
“Hari ini kami melakukan sosialisasi terhadap pangan segar asal tumbuhan yang beregister maupun yang belum beregister. Kegiatan ini diikuti pelaku usaha, UMKM dan petugas-petugas pertanian,” kata Syamsir.
Menurutnya, pengawasan pangan perlu mencakup seluruh aspek, mulai dari produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen. Kejelasan asal produk dan pemenuhan ketentuan registrasi menjadi bagian penting dalam memberikan jaminan keamanan pangan kepada masyarakat.
“Tidak hanya dari segi produksi, tetapi juga melihat asal tanaman itu beregister, kemudian terdaftar, sehingga aman untuk kita konsumsi,” tegasnya.
Sosialisasi tersebut diikuti sekitar 40 peserta yang terdiri atas pelaku usaha, UMKM, dan petugas pertanian. Melalui kegiatan ini, pemerintah memberikan pemahaman mengenai pentingnya registrasi serta persyaratan yang perlu dipenuhi.
DPKP Kalsel tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga memberikan pembinaan kepada pelaku usaha yang belum memiliki registrasi maupun sertifikasi PSAT.
Syamsir menegaskan, pelaku usaha tidak perlu khawatir apabila belum memenuhi persyaratan karena pemerintah melalui Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota siap memberikan pendampingan.
“Terus lakukan sertifikasi dan registrasi keamanan pangan. Hati-hati, registrasi dan sertifikasi ini harus ada. Jangan sampai tidak ada, nanti justru membuat masalah,” ujarnya.
Pembinaan tersebut diarahkan agar pelaku usaha memahami ketentuan yang berlaku dan dapat memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis. Dengan demikian, kegiatan usaha dapat berjalan sesuai aturan sekaligus mendukung pengawasan keamanan pangan.
Bersama pemerintah kabupaten dan kota, DPKP Kalsel akan terus mendorong peningkatan jumlah produk PSAT yang telah terdaftar. Pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan diharapkan segera memanfaatkan layanan pembinaan dan pengurusan registrasi yang tersedia.
“OKKPD Provinsi Kalimantan Selatan bersama OKKPD kabupaten/kota siap membantu pelaku usaha dan mitra dalam proses penerbitan nomor registrasi dan sertifikasi,” jelasnya.
Syamsir memastikan pelayanan penerbitan nomor registrasi dan sertifikasi dilakukan secara transparan dan cepat sepanjang seluruh persyaratan administrasi serta teknis telah dipenuhi.
Selain itu, pemerintah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam pengawasan keamanan pangan. Setiap temuan di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan PSAT, diharapkan segera dilaporkan kepada OKKPD di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
“Yang kita kawal bukan hanya produksi dan ketersediaan pangan, tetapi juga pola konsumsi dan keamanan pangannya,” pungkas Syamsir.
Melalui penguatan registrasi, pembinaan, dan pengawasan tersebut, Pemprov Kalsel berharap pelaku usaha semakin memahami kewajibannya sekaligus mendukung tersedianya pangan segar yang aman bagi masyarakat.
