131 Jembatan Desa Kalsel Masuk Pilot Project Nasional, Wabup Banjar Hadiri Penandatanganan
Banua Tv,Banjarmasin – Sebanyak 131 jembatan desa di Kalimantan Selatan masuk dalam sinergi pilot project nasional penanganan jembatan non-nasional. Program tersebut menjadi upaya mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur penghubung yang berperan penting dalam aktivitas masyarakat.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Pilot Project Kolaborasi Penanganan Jembatan Non-Nasional di Kediaman Gubernur Kalimantan Selatan, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Banjarmasin, Senin (31/8/2026).
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi turut menghadiri kegiatan tersebut didampingi Plt Kepala DPUPRP Kabupaten Banjar dan Kabag Administrasi Pembangunan Setda Banjar.
Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah pilot project melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri. Pola kerja bersama tersebut mencakup tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan jembatan.
Penandatanganan dilakukan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar, Gubernur Kalsel H Muhidin, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus serta kepala daerah dari wilayah yang masuk dalam pilot project.
Enam daerah di Kalsel masuk dalam program tersebut, yakni Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Tanah Bumbu.
Program ini tidak sekadar diarahkan untuk membangun fisik jembatan. Keberadaan jembatan yang layak diharapkan mampu memperkuat akses masyarakat menuju berbagai kebutuhan dasar, termasuk sekolah, fasilitas kesehatan, pusat ekonomi dan pelayanan publik.
Dirjen Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan pilot project tersebut merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat konektivitas masyarakat sekaligus mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto di bidang infrastruktur.
Secara nasional, hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 3.395 jembatan telah dibangun melalui Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat dan Polri.
Khusus Kalimantan Selatan, sebanyak 131 jembatan desa disinergikan melalui program Judesa dengan cakupan pekerjaan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
“Untuk Kalimantan Selatan sendiri ada 131 jembatan desa yang disinergikan dalam proyek Judesa. Mencakup seluruh tahapan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan,” ujarnya.
Besarnya jumlah jembatan yang masuk dalam sinergi tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap infrastruktur penghubung di wilayah desa masih cukup besar. Jembatan menjadi bagian penting dalam membuka keterhubungan antarwilayah sekaligus mendukung mobilitas masyarakat.
Roy berharap pola kolaborasi yang diterapkan di Kalimantan Selatan dapat berkembang menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. Pelibatan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diharapkan membuat proses penanganan jembatan dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.
Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan program, termasuk melalui dukungan penganggaran pada perubahan APBD 2026 maupun APBD 2027.
Gubernur Kalsel H Muhidin meminta dukungan TNI dan Polri untuk membantu memetakan jembatan yang perlu menjadi prioritas usulan.
“Kami memohon kepada Kepolisian dan TNI untuk memprogramkan jembatan-jembatan mana yang harus kita usulkan. Alhamdulillah ada beberapa usulan yang masuk ke provinsi,” katanya.
Program penanganan jembatan non-nasional tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 27 November 2025 mengenai pembangunan infrastruktur jembatan.
Kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program karena penanganan jembatan membutuhkan dukungan sejak identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyediaan anggaran hingga pekerjaan fisik di lapangan.
Bagi masyarakat, pembangunan maupun perbaikan jembatan bukan hanya persoalan infrastruktur. Jembatan yang berfungsi baik dapat memangkas hambatan mobilitas, memudahkan akses terhadap layanan dasar serta mendukung aktivitas ekonomi warga.
Melalui pilot project tersebut, penanganan jembatan non-nasional di Kalsel diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap konektivitas desa dan memperkuat pemerataan pembangunan di enam daerah yang menjadi bagian dari program.
