KPR-FLPP Diperkuat, Akses Rumah Layak bagi MBR Kalsel Didorong Lebih Luas
Banua Tv,Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat mekanisme akses pembiayaan perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki hunian layak dan terjangkau.
Penguatan tersebut dibahas dalam Forum Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Banjarmasin, Kamis (27/8/2026).
Forum mempertemukan pemerintah kabupaten/kota, perbankan, pengembang perumahan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas sejumlah tantangan dalam penyediaan rumah, mulai dari keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, kesiapan infrastruktur dasar, perizinan, hingga akses masyarakat terhadap pembiayaan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mengatakan penyediaan rumah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kemampuan dan kemudahan untuk mengakses pembiayaan.
Menurutnya, Program Nasional 3 Juta Rumah menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
“Dalam konteks tersebut, KPR-FLPP menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu MBR memiliki rumah melalui dukungan pembiayaan dengan skema yang lebih terjangkau,” ujarnya.
Syarifuddin menilai penyediaan perumahan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi persoalan kebutuhan hunian, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Karena itu, forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membahas secara konkret kesiapan pengembangan perumahan baru, mekanisme akses KPR-FLPP, persyaratan pembiayaan, hingga berbagai kendala yang dihadapi masyarakat maupun pelaku pembangunan perumahan.
“Melalui forum ini saya berharap dapat dilakukan pembahasan secara lebih konkret mengenai pengembangan perumahan baru, kesiapan pengembang, mekanisme akses KPR-FLPP, persyaratan dan proses pengajuan pembiayaan, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan,” katanya.
Ia berharap pembahasan yang dilakukan tidak berhenti pada forum diskusi, melainkan menghasilkan langkah konkret dan komitmen bersama untuk mempercepat penyediaan rumah bagi MBR di Kalimantan Selatan.
Pemprov Kalsel juga meminta dukungan aktif dari sektor perbankan dan pengembang dalam menyediakan produk perumahan yang berkualitas serta pembiayaan yang dapat dijangkau masyarakat.
“Kepada para pengembang dan pihak perbankan, saya mengharapkan dukungan aktif dalam menghadirkan produk perumahan dan pembiayaan yang terjangkau, berkualitas, serta mudah diakses oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel, Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak, mengatakan forum tersebut menjadi sarana menyatukan langkah antara pemerintah, lembaga pembiayaan, perbankan, pengembang, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan melalui penguatan pengembangan perumahan baru dan mekanisme pembiayaan.
“Kami juga ingin memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor perbankan, pengembang perumahan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengembangan perumahan baru di Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Selain memperkuat koordinasi, forum juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam penyediaan rumah. Hasil pembahasan diharapkan dapat melahirkan rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan percepatan pembangunan perumahan di Kalimantan Selatan.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak dan terjangkau di Kalimantan Selatan diharapkan semakin terbuka.
