Banjar Catat Karhutla Terbanyak, 9 Ribu Hektare Lahan Terdampak di Kalsel
Banua Tv, Banjarbaru – Ancaman kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian serius di Kalimantan Selatan. Hingga 25 Agustus 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat sebanyak 1.903 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 9.088,75 hektare.
Dari 13 kabupaten/kota yang tercatat mengalami kejadian karhutla, Kabupaten Banjar menjadi daerah dengan jumlah kejadian tertinggi, yakni 388 kejadian dengan luas lahan terdampak mencapai 2.037,72 hektare.
Kabupaten Tanah Laut menyusul dengan 301 kejadian dan luas lahan terdampak 1.661,77 hektare. Sementara Kota Banjarbaru mencatat 360 kejadian dengan luas lahan terdampak mencapai 1.398,40 hektare.
Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menjadi salah satu wilayah dengan dampak karhutla cukup besar, yakni 246 kejadian dengan luas lahan terdampak 1.171,63 hektare. Disusul Kabupaten Tapin dengan 151 kejadian seluas 861,75 hektare dan Kabupaten Barito Kuala sebanyak 132 kejadian dengan luas 803,20 hektare.
Wilayah lainnya turut mencatat kejadian karhutla, di antaranya Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 93 kejadian, Hulu Sungai Tengah 57 kejadian, Tanah Bumbu 48 kejadian, Kotabaru 42 kejadian, dan Tabalong sebanyak 29 kejadian.
Bahkan, kawasan perkotaan juga tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman kebakaran. Kota Banjarmasin tercatat mengalami enam kejadian dengan luas lahan terdampak mencapai 1,41 hektare.
Selain kejadian kebakaran yang telah terverifikasi di lapangan, BPBD Kalsel juga mencatat sebanyak 10.910 titik panas atau hotspot hingga 25 Agustus 2026. Data tersebut bersumber dari SIPONGI Kementerian Kehutanan melalui pemantauan satelit NASA-MODIS, NASA-SNPP, dan NASA-NOAA20.
Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, mengatakan tingginya jumlah kejadian dan sebaran titik panas menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus memperkuat langkah pengendalian karhutla.
“Data hingga 25 Agustus 2026 menunjukkan karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Karena itu, pengendalian dan pemantauan harus terus diperkuat, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat kejadian dan sebaran titik panas cukup tinggi,” ujar Ronny, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, data hotspot menjadi bagian penting dalam sistem kewaspadaan dini. Namun, setiap informasi titik panas tetap harus diverifikasi melalui pengecekan kondisi faktual di lapangan.
“Pemantauan hotspot terus kami lakukan sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini. Informasi tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan sehingga apabila ditemukan kebakaran dapat dilakukan penanganan sedini mungkin agar tidak meluas,” katanya.
BPBD Kalsel pun meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan, terutama di daerah dengan jumlah kejadian dan luas lahan terdampak yang cukup tinggi.
Pengawasan lapangan, respons cepat terhadap laporan kebakaran, serta koordinasi antara pemerintah daerah, aparat, masyarakat, dan dunia usaha dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran semakin meluas.
“Pengendalian karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengharapkan dukungan pemerintah kabupaten/kota, aparat, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran di lapangan,” pungkas Ronny.
