Dinkes Kalsel Soroti Akurasi Data untuk Percepat Penanganan Stunting dan Kematian Ibu-Bayi
Banua Tv,Banjarmasin – Data kesehatan yang akurat menjadi salah satu kunci Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat intervensi terhadap persoalan kesehatan ibu dan anak, termasuk menekan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah stunting.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kabupaten/Kota dalam Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun 2026 yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang evaluasi bagi pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota untuk melihat sejauh mana pelayanan kesehatan keluarga berjalan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih ditemukan di lapangan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin, mengatakan penguatan pelayanan kesehatan keluarga merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama ibu dan anak dalam masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Pemerintah, kata dia, memiliki komitmen untuk menurunkan angka stunting, menekan angka kematian ibu dan bayi, sekaligus memastikan kebutuhan nutrisi serta hak kesehatan ibu dan anak terpenuhi pada masa kritis pertumbuhan.
Upaya tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesehatan Ibu dan Anak pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Regulasi tersebut turut menekankan keterlibatan keluarga dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.
“Undang-undang ini juga menegaskan pentingnya peran aktif suami dalam pendampingan istri serta penguatan peran keluarga sebagai pondasi utama tumbuh kembang anak,” ujar Diauddin.
Diauddin menilai persoalan kesehatan keluarga tidak dapat diselesaikan hanya melalui pelayanan di fasilitas kesehatan. Peran keluarga dan kesinambungan pelayanan juga menjadi bagian penting dalam memastikan ibu dan anak mendapatkan pendampingan yang memadai.
Ia menyebut masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, kasus kekurangan gizi, jarak kehamilan yang terlalu dekat hingga kelelahan ibu yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan keluarga.
Karena itu, cakupan pelayanan kesehatan keluarga perlu diperluas agar tidak berhenti ketika seorang ibu menjalani kehamilan atau persalinan.
“Pelayanan kesehatan keluarga tidak boleh berhenti pada layanan kehamilan dan persalinan saja, tetapi harus menjangkau seluruh siklus kehidupan: ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, hingga pelayanan keluarga berencana,” jelasnya.
Data Jadi Dasar Intervensi
Dalam forum monitoring dan evaluasi tersebut, Diauddin juga menekankan pentingnya melihat data kesehatan secara kritis. Menurutnya, pencatatan dan pelaporan yang dilakukan kabupaten/kota harus mampu menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Data yang akurat diperlukan agar pemerintah dapat menentukan persoalan yang harus menjadi prioritas sekaligus memilih intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Data yang valid dan up to date adalah fondasi bagi pengambilan keputusan yang tepat dan pemberian layanan kesehatan yang optimal,” tegas Diauddin.
Ia meminta jajaran kesehatan di kabupaten/kota tidak hanya menjadikan data sebagai bahan administrasi, tetapi menggunakannya untuk mengevaluasi program dan menyusun langkah penanganan yang lebih konkret.
Monitoring dan evaluasi juga diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman antardaerah, termasuk membahas praktik baik maupun kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan keluarga.
“Yang tidak kalah penting adalah menyusun rekomendasi yang operasional dan aplikatif, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan anak serta perbaikan status gizi masyarakat,” katanya.
Menurut Diauddin, hasil evaluasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui sinergi antara Dinas Kesehatan kabupaten/kota, puskesmas dan lintas sektor. Kolaborasi diperlukan agar persoalan kesehatan keluarga dapat ditangani secara terpadu sejak tingkat pelayanan dasar.
Dengan penguatan evaluasi, ketepatan data dan kolaborasi lintas sektor, Dinkes Kalsel berharap pelayanan kesehatan keluarga di seluruh kabupaten/kota semakin tepat sasaran. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat perbaikan status gizi, mencegah stunting serta menekan angka kematian ibu dan bayi di Kalimantan Selatan.
