Banjar Perkuat Kesiapsiagaan Warga, Sekda Dorong Budaya Literasi Kebencanaan
Banua Tv,Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan bahwa peningkatan literasi kebencanaan menjadi langkah utama dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi berbagai ancaman bencana, mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga tanah longsor.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H. Yudi Andrea saat menghadiri Sosialisasi Penguatan Literasi Kebencanaan untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Kalimantan Selatan dalam Menghadapi Ancaman Bencana di Aula BKPSDM Kabupaten Banjar, Martapura, Rabu (5/8/2026).
Menurut Yudi, penanggulangan bencana tidak lagi hanya berfokus pada penanganan setelah kejadian, tetapi harus diarahkan pada upaya mitigasi risiko melalui peningkatan pemahaman masyarakat.
“Literasi kebencanaan merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan masyarakat. Bencana memang tidak selalu dapat dihindari, namun dampaknya, terutama risiko korban jiwa maupun kerugian material, dapat ditekan apabila masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan yang memadai dalam menghadapi situasi darurat,” ujar Yudi.
Ia menegaskan, literasi kebencanaan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti memahami jalur evakuasi, mengikuti simulasi penanggulangan bencana, memanfaatkan sistem peringatan dini, hingga membangun budaya siaga di lingkungan keluarga dan masyarakat.
“Literasi kebencanaan bukan sekadar teori, melainkan pemahaman praktis mengenai jalur evakuasi, simulasi mandiri, peringatan dini, serta budaya siaga bencana di lingkungan keluarga dan komunitas,” tegasnya.
Yudi juga mengapresiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Komisi VIII DPR RI yang telah menggelar sosialisasi di Kabupaten Banjar. Menurutnya, pemerintah daerah akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, BPBD, pemerintah desa, hingga relawan melalui berbagai program pengurangan risiko bencana, seperti Desa Tangguh Bencana (Destana) dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I, Sandi Fitria Noor, mengatakan pihaknya terus mendorong penguatan sistem penanggulangan bencana nasional melalui peningkatan literasi masyarakat dan dukungan regulasi, termasuk pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Menurut Sandi, peran BPBD sebagai garda terdepan perlu terus diperkuat karena berhadapan langsung dengan masyarakat, terutama di daerah rawan bencana seperti Kalimantan Selatan.
“Khusus di Kalsel, kita dihadapkan pada ancaman banjir dan karhutla, Karena itu, keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam upaya pencegahan maupun penanganan bencana,” katanya.
Ia menambahkan, kesiapsiagaan harus menjadi budaya bersama agar masyarakat mampu menghadapi setiap ancaman bencana dengan lebih baik.
“Secara umum kita harus menjadi bangsa yang tangguh dan siap menghadapi setiap ancaman bencana. Inilah semangat yang harus kita tanamkan bersama, bahwa keselamatan bukanlah keberuntungan, melainkan hasil dari persiapan yang matang,” tutupnya.
