Bakula Water Selangkah Lagi Meluncur, BPAM Banjarbakula Fokus Tuntaskan Sertifikasi dan Perizinan
Banua Tv,Banjarbaru – Pengembangan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Bakula Water memasuki fase akhir. Setelah seluruh infrastruktur produksi selesai dibangun, Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula kini memusatkan perhatian pada penyelesaian seluruh proses perizinan dan sertifikasi sebagai syarat sebelum produk resmi dipasarkan.
Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas, mengatakan tahapan pembangunan fisik telah selesai sehingga fokus saat ini adalah memastikan seluruh persyaratan legal maupun teknis terpenuhi.
“Seluruh fasilitas utama produksi telah rampung. Saat ini kami fokus menyelesaikan proses perizinan dan sertifikasi agar seluruh persyaratan legal maupun teknis terpenuhi sebelum Bakula Water resmi diluncurkan,” ujarnya.
Menurut Siddiq, sejumlah sertifikasi penting telah berhasil diperoleh, di antaranya Sertifikasi Halal, ISO 9001:2015 sebagai standar sistem manajemen mutu, serta Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menjamin kualitas produk sesuai ketentuan nasional.
Saat ini, BPAM Banjarbakula masih menjalani proses sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagai salah satu persyaratan memperoleh izin edar. Seluruh tahapan tersebut ditargetkan rampung pada Agustus 2026.
“Kami optimistis seluruh proses sertifikasi dapat selesai sesuai target sehingga Bakula Water dapat segera hadir sebagai produk unggulan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya.
Siddiq menambahkan, pengembangan Bakula Water merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memanfaatkan infrastruktur air minum yang telah dimiliki sekaligus mendorong kemandirian daerah melalui inovasi produk.
Selain menyediakan air minum berkualitas bagi masyarakat, kehadiran Bakula Water juga diharapkan memperkuat peran BPAM Banjarbakula sebagai badan layanan publik yang inovatif dan profesional.
“Kehadiran produk tersebut juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah sekaligus mendukung optimalisasi pelayanan publik di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
