Pemprov Kalsel Dorong Implementasi Riset Bangunan Berkelanjutan untuk Hunian Lahan Basah
Banua Tv,Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan simposium mengenai bangunan berkelanjutan (sustainable buildings) untuk kawasan lahan basah yang digelar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) bersama sejumlah mitra.
Kegiatan tersebut dinilai menghadirkan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan karakteristik geografis Kalimantan Selatan sekaligus menjadi referensi dalam menghadapi tantangan pembangunan dan perubahan iklim.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, mengatakan berbagai inovasi yang dipaparkan mampu menawarkan solusi pembangunan hunian yang lebih aman, nyaman, dan sesuai dengan kondisi lahan basah.
“Berbagai riset yang dipaparkan memberikan gambaran bagaimana teknologi dapat menghadirkan hunian yang nyaman, aman secara struktur, serta tetap sesuai dengan kondisi geografis Kalimantan Selatan dengan biaya yang lebih terjangkau,” ujarnya, di Banjarmasin, Selasa (7/7/2026).
Menurut Tantri, hasil penelitian tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kajian akademik semata, tetapi dapat diterapkan untuk mendukung penyediaan rumah layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong setiap kebijakan pembangunan disusun berdasarkan riset dan kajian ilmiah agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.
“Saat ini melalui RPJMD, pemerintah berupaya menyelesaikan kawasan kumuh sekaligus meningkatkan penyediaan rumah layak huni. Hasil penelitian seperti ini akan kami pelajari untuk melihat kemungkinan dukungan pemerintah dalam penerapannya,” katanya.
Tantri juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi konstruksi yang tepat dalam pembangunan di kawasan lahan basah agar keamanan bangunan tetap terjaga tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Menurutnya, seluruh hasil penelitian yang dipresentasikan dalam simposium akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan.
Selain aspek teknologi, ia menilai penegakan aturan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan lahan basah.
“Pemerintah harus tegas dalam menentukan kawasan yang dapat maupun tidak dapat dibangun demi menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
