DPRD Balangan Evaluasi SiLPA untuk Optimalkan Penyusunan APBD 2026
Banua Tv,Balangan – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Balangan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan evaluasi terhadap penyebab tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balangan, Paringin Selatan, Senin (6/7/2026), dipimpin Ketua DPRD Balangan, Lindawati, didampingi Wakil Ketua I DPRD, Muhammad Rizkan. Turut hadir Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, beserta jajaran perangkat daerah terkait.
Pembahasan difokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan besarnya SiLPA agar menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk mendukung program prioritas daerah.
Wakil Ketua I DPRD Balangan, Muhammad Rizkan, mengatakan rapat kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD.
“Dari hasil ini kita bisa mereviu kembali apa saja yang menyebabkan SiLPA. Ini menjadi masukan dan perbaikan dalam penyusunan APBD 2026 agar tidak terjadi lagi SiLPA sebesar itu dan kegiatan yang menjadi prioritas dapat dibiayai serta direalisasikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, SiLPA yang terbentuk akan kembali menjadi bagian dari kas daerah dan telah diperhitungkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, mengungkapkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar 85 persen dengan SiLPA sekitar 15 persen.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
“Ini menjadi catatan kita ke depan untuk terus meningkatkan realisasi anggaran,” jelasnya.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD bersama TAPD berharap penyusunan APBD 2026 dapat lebih tepat sasaran, meningkatkan serapan anggaran, serta memastikan program pembangunan prioritas dapat direalisasikan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
